KabarBaik.co — Pemangkasan dana transfer daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp 571 miliar oleh pemerintah pusat membawa guncangan serius pada struktur keuangan daerah. Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, menegaskan bahwa dampak pemotongan tersebut tidak hanya terasa di tingkat kabupaten, tetapi juga menjalar hingga ke desa.
“Fiskal daerah pasti terguncang, karena banyak penyesuaian pada postur belanja daerah. Guncangan fiskal ini pasti sampai pada tingkat desa karena setelah kita identifikasi ternyata berdampak pada postur Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD),” kata Syahrul Munir saat dikonfirmasi, Selasa (7/10).
Menurut Syahrul, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk bertindak lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Sejumlah kegiatan, lanjutnya, bahkan harus dikurangi atau dihilangkan demi menjaga keseimbangan fiskal.
“Daerah pasti dituntut untuk seefektif dan seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran, bahkan ada beberapa kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan,” ujarnya.
DPRD Gresik, kata dia, kini tengah memetakan ulang potensi pendapatan daerah agar dapat dimaksimalkan sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang cenderung fluktuatif.
“Kita mapping dulu potensi pendapatan daerah agar bisa lebih optimal, karena kemandirian daerah menjadi kunci pembangunan pada saat ini,” tutur politisi asal PKB tersebut.
Syahrul menambahkan, dalam situasi pengetatan fiskal seperti ini, penyusunan prioritas pembangunan harus dilakukan secara bijak. Fokus utama diarahkan pada sektor pelayanan dasar masyarakat.
“Menyusun prioritas pembangunan sebijak mungkin terutama yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” pungkasnya menegaskan.(*)
