KabarBaik.co — Pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Gresik sebesar Rp 571 miliar. Pemangkasan itu memukul postur keuangan daerah, memaksa pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa belanja yang berhubungan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas utama. “Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu menjadi poin utama,” ucapnya saat meresmikan musala di Kantor Satpol PP Gresik, Rabu (8/10).
Ia memastikan, anggaran pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat tetap dikawal, terutama di sektor infrastruktur dan kesehatan. “Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan target Universal Health Coverage (UHC) tetap kami kawal agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata,” tegasnya.
Sebaliknya, belanja umum dan seremonial akan dipangkas. Pemerataan infrastruktur tetap dilakukan, namun lebih selektif dengan mengutamakan manfaat luas bagi warga. “Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” jelasnya.
Untuk menutup kekurangan akibat pemangkasan TKD, Pemkab Gresik juga memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, dan inovasi pelayanan publik disiapkan.
“Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” pungkas Bupati Yani.
Terpisah, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, menyebut guncangan fiskal ini bahkan terasa dari kabupaten hingga desa. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ikut terimbas. “Fiskal daerah pasti terguncang, guncangan ini sampai pada tingkat desa,” ujarnya, Selasa (7/10) lalu.
Menurut Syahrul, sejumlah kegiatan pemerintah daerah harus dikurangi bahkan dihapus demi menjaga keseimbangan fiskal. DPRD Gresik kini tengah memetakan ulang potensi pendapatan daerah sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.
“Daerah pasti dituntut untuk seefektif dan seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran, bahkan ada beberapa kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan,” ujarnya.
“Kita mapping dulu potensi pendapatan daerah agar bisa lebih optimal, karena kemandirian daerah menjadi kunci pembangunan pada saat ini,” tambahnya.(*)
