KabarBaik.co – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sebagai superholding investasi yang menaungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memantik diskusi luas. Meski masih menimbulkan polemik, berbagai pihak meyakini bahwa struktur baru ini berpotensi memberi dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk Jawa Timur (Jatim) yang selama ini menjadi lokomotif ekonomi nasional.
Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Round Table Discussion (RTD) bertema Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa? yang digelar Nagara Institute dan Akbar Faisal Uncensored di Surabaya, Selasa (2/12).
Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menegaskan posisi strategis Jatim dalam peta ekonomi Indonesia. Dengan basis industri yang kuat, pusat manufaktur terbesar di wilayah timur Indonesia, fasilitas logistik dan pelabuhan yang mumpuni, serta ekosistem UMKM yang dinamis, Jatim dinilai sangat berkepentingan terhadap arah baru reformasi BUMN.
“Aset BUMN di Jatim bisa dioptimalkan melalui skema investasi baru. Peluang kerja sama dengan BUMD meningkat significant, dan industri daerah berpeluang masuk dalam rantai nilai BUMN berskala nasional,” ujarnya.
Menurutnya, struktur baru Danantara memungkinkan kolaborasi lebih erat antara BUMN dan pelaku usaha daerah, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi usulan proyek strategis dari pemerintah daerah.
Nagara Institute melalui studi “Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru” menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk memastikan reformasi berjalan sesuai tujuan. Empat fokus evaluasi yang dilakukan mencakup efektivitas agenda reformasi, optimalisasi Danantara, peningkatan efisiensi BUMN, dan jaminan manfaat ekonomi bagi daerah seperti Jatim.
“Rekomendasi resmi akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan manajemen Danantara,” tegas Akbar.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan posisi Jatim sebagai gerbang ekonomi Indonesia timur. Ia menyebut Jatim memberikan kontribusi 14,54 persen terhadap ekonomi nasional—hampir seperenam total kontribusi 38 provinsi.
Sektor industri manufaktur memberi sumbangan terbesar yakni 31,16 persen, disusul perdagangan 18,31 persen, dan pertanian 11,98 persen. Jatim juga tercatat sebagai produsen padi terbesar nasional.
“Kami berharap Danantara melihat Jatim sebagai portofolio investasi yang menarik. Project yang linier dengan potensi BUMN di daerah harus tetap mendapat alokasi investasi,” ujarnya.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan bahwa cabang produksi penting harus dikelola negara demi kemakmuran rakyat dan bukan untuk berkompetisi dengan sektor swasta.
“Ketika swasta sudah mampu mengelola hotel dan real estate, apakah negara masih perlu ikut? Negara jangan bersaing dengan rakyat. Berikan kemudahan agar rakyat maju,” tegasnya.
Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono menyoroti belum adanya roadmap Danantara terkait hubungan dengan pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan aset-aset BUMN di daerah yang hingga kini belum optimal.
Ia menekankan pentingnya pembagian kewenangan dan manfaat yang adil, terutama pada proyek besar seperti Pelindo dan pengembangan industri di Tuban. “Daerah jangan hanya jadi obyek, tapi harus menjadi subyek dan shareholder dalam pengelolaan BUMN,” pungkasnya.
RTD ini menyimpulkan bahwa Danantara membawa peluang sekaligus tantangan. Keberhasilan reformasi BUMN ditentukan oleh kemampuan menciptakan sinergi yang adil antar pusat dan daerah, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan hingga akar rumput—terutama di provinsi strategis seperti Jawa Timur.
