KabarBaik.co- Tahun 2025 juga mencatat ironi di institusi pertahanan negara. Di balik seragam yang seharusnya melambangkan disiplin, kehormatan, dan pengabdian, beberapa kali tercoreng oleh tindakan brutal oknum prajurit yang menghabisi nyawa sesama manusia. Baik warga sipil, aparat negara lain, bahkan pasangan hidup mereka sendiri.
Senjata negara sepanjang 2025 berkali-kali berubah menjadi alat pencabut nyawa di tangan prajurit yang menyimpang. Dari jalan tol, rumah tangga, tempat hiburan malam, arena judi ilegal, hingga ruang privat relasi asmara, rangkaian pembunuhan oleh oknum TNI membentang di sejumlah wilayah.
Pada 2 Januari 2025, ketika Ilyas Abdurrahman, pengusaha rental mobil, meregang nyawa setelah ditembak di Tol Tangerang–Merak. Tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) terlibat langsung dalam eksekusi berdarah yang dipicu sengketa kendaraan. Peristiwa ini mengejutkan publik karena dilakukan di ruang publik terbuka dan berakhir dengan vonis berat, penjara seumur hidup dan pemecatan.
Kekerasan tak berhenti. Di Tangerang Selatan, seorang prajurit TNI AD menganiaya kekasihnya hingga tewas. Di Sorong, Papua Barat Daya, seorang anggota TNI AL membunuh perempuan yang baru dikenalnya usai cekcok di tempat hiburan malam, menjadi satu catatn kelam bagaimana senjata dan kekuasaan melebur dengan emosi personal yang tak terkendali.
Lampung: Titik Balik Relasi Aparat
Guncangan nasional seperti mencapai puncaknya pada Maret 2025 di Lampung. Tiga anggota Polri, termasuk seorang Kapolsek, tewas ditembak oleh dua prajurit TNI AD saat penggerebekan arena judi sabung ayam. Insiden ini bukan sekadar kejahatan, tetapi seperti menjadi simbol runtuhnya disiplin dan sinergisitas antaraparat bersenjata. Vonis mati terhadap Kopka Bazarsah memang dijatuhkan, tetapi luka institusional terlanjur menganga.
Kekerasan paling intim juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Juli 2025. Seorang Sersan Mayor TNI AD menikam istrinya sendiri hingga tewas di rumah mereka. Pelaku ditangkap saat mencoba melarikan diri melalui Bandara Kualanamu. Kasus ini seolah menjadi satu indikator bahwa seragam dan pangkat tidak menjadi benteng moral, bahkan dalam lingkup keluarga.
Tragedi serupa terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Juwita, jurnalis muda dan mahasiswi, dibunuh oleh kekasihnya yang merupakan anggota TNI AL karena tuntutan kepastian hubungan. Kasus ini memantik kemarahan publik karena memperlihatkan relasi kuasa yang berujung fatal bagi seorang perempuan.
Di Aceh Utara, seorang sales mobil ditembak mati oleh anggota TNI AL akibat konflik transaksi. Di Medan, seorang pelajar SMP meninggal setelah dianiaya anggota TNI AD, namun hanya berujung vonis sepuluh bulan penjara, yang sempat memicu kritik tajam atas timpangnya keadilan militer.
Menjelang akhir tahun, kejahatan terorganisir mengemuka. Di Jakarta, dua anggota TNI AD dari korps elite Kopassu menculik dan membunuh kepala cabang pembantu bank BUMN. Sementara di Baubau, Sulawesi Tenggara, seorang perempuan hamil ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan, dengan pelaku diduga dua prajurit muda karena menuntut pertanggungjawaban asmara.
Peradilan militer sepanjang 2025 memang menjatuhkan hukuman berat pada sejumlah pelaku. Bahkan hukuman mati. Namun, rentetan kasus ini seperti menjadi pertanda adanya masalah yang lebih dalam. Yakni, pentingnya pengawasan, budaya kekerasan, dan minimnya kontrol terhadap prajurit di luar barak.
Menutup tahun dengan darah dan duka, publik kini menuntut lebih dari sekadar vonis. Sejumlah kalangan telah menyuarakan Revisi UU Peradilan Militer, transparansi hukum, dan pengawasan sipil bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak agar senjata negara kembali pada tujuan sejatinya. Melindungi, bukan membunuh. (*)
