KabarBaik.co – Pagi itu, 21 Oktober 2019, cuaca Istana Kepresidenan Jakarta cerah. Hari itu menjadi saksi bisu momen bersejarah yang cukup mengguncang jagat publik Indonesia. Nadiem Makarim, sosok muda baru berusia 35 tahun dengan rambut klimis dan aura inovator teknologi, melangkah masuk ke gerbang istana. Ia muncul tidak lama setelah Mahfud MD masuk lebih dulu ke dalam istana.
Dengan kemeja putih lengan panjang celana hitam, gaya khas yang mencerminkan semangat kerja ala Jokowi, Nadiem tampak sederhana namun penuh percaya diri. Di balik penampilannya, terasa ada getar energi seorang visioner yang telah mengubah wajah transportasi Indonesia melalui Gojek, startup decacorn yang namanya menggema hingga ke kancah global.
Hari itu, Nadiem bukan lagi sekadar CEO berjiwa disruptif. Dia dipanggil oleh Presiden Jokowi, yang kala itu dikenal dengan insting tajam memilih tokoh-tokoh tak biasa untuk kabinetnya. Dalam gedung putih megah itu, selama 40 menit, Jokowi disebut menyampaikan visi besar: transformasi pendidikan Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan. Kabarnya, Nadiem berdialog dengan tatap penuh semangat, mendengarkan. Sorot matanya mencerminkan perpaduan antara kehormatan dan tekad.
Di luar istana, spekulasi mulai berputar. Media dan warganet bertanya-tanya. Apa yang membawa pendiri Gojek itu ke hadapan presiden? Kemeja putih yang dipakainya seolah menjadi kode tak terucap. Simbol bahwa Nadiem akan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Dua hari kemudian, 23 Oktober 2019, teka-teki itu terjawab. Jokowi mengumumkan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masuk dalam catatan sebagai menteri termuda dalam sejarah kabinet.
Publik terbelah. Ada yang memuji langkah berani Jokowi memilih seorang non-pendidik untuk merevolusi pendidikan, ada pula yang mempertanyakan pengalamannya. Bukankah selama ini Menteri Pendidikan menjadi jatah tak tertulis untuk ormas Islam tertentu? Ruang debat di dunia narasi pun riuh. Namun, satu hal pasti. Di balik kemeja putih tersebut, tentunya menjadi tantangan bagi Nadiem. Sebagai sosok muda, sepertinya ia benar-benar ingin membawa semangat inovasi yang dapat mengguncang status quo.
Momen itu bukan sekadar pemanggilan, melainkan titik balik. Dari ruang rapat startup ke singgasana kebijakan nasional, Nadiem Makarim tentu melangkah dengan satu tekad, satu tujuan membuktikan bahwa ide-ide besar bisa lahir dari mereka yang berani bermimpi. Di Istana, hari itu, sebuah babak baru dan asa dimulai. Bukan hanya untuk Nadiem, tetapi juga untuk masa depan pendidikan Indonesia.
Begitu keluar dari istana kala itu, Nadiem mengatakan bahwa ia dan Presiden Jokowi berbicara soal visi dan misi bangsa Indonesia ke depan, sesuai dengan pidato yang disampaikan Presiden Jokowi seusai dilantik, 20 Oktober 2019. Menurutnya, orientasi visi misi tersebut ke masa depan, terutama di bidang-bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, investasi, dan lain-lain.
“Dari dulu misi saya kepada Gojek itu adalah menampilkan Indonesia di dalam panggung dunia, jadi ini suatu kelanjutan dari misi itu. Tapi sekarang kepentingannya untuk negara dan dalam skala yang besar,” ujar Nadiem dikutip dari laman Kepresidenan, 21 Oktober 2019.
Nadiem mengaku merasa terhormat ketika dirinya diminta untuk bergabung ke kabinet. Ia pun mengaku siap untuk melakukan inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. “Beliau meminta saya dengan tanggung jawab ini dan saya menerima dan saya sangat senang sekali hari ini karena ini menunjukkan bahwa kita siap maju ke depan dan siap berinovasi ke depan,” tambahnya.
Dari SD hingga SMP, Nadiem bersekolah di Jakarta. Kemudian melanjutkan SMA ke Singapura. Ia kuliah di Brown University jurusan International Relations. Setelah lulus dari Brown University, Nadiem bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company tahun 2006. Nadiem berhenti bekerja untuk melanjutkan studi master di Harvard University.
Resmi bergelar master dari Harvard University, Nadiem kembali ke tanah air dan bekerja sebagai editor manajer sekaligus Co-Founder Zalora Indonesia. Kemudian, bergabung dengan perusahaan startup penyedia layanan pembayaran non-tunai, Kartuku, sebagai CIO. Nadiem pun mencoba peruntungan dengan mendirikan badan usaha sendiri. Ia mendirikan startup yang berbasis penyedia jasa transportasi pada tahun 2010 bernama Gojek.
Ide bisnis tersebut muncul dari pengalaman pribadinya. Ketika bekerja di McKinsey & Company, Nadiem lebih suka memakai jasa ojek sebagai mobilitas. Hal ini cukup efektif supaya tidak terjebak kemacetan. Sayangnya, saat itu menemukan tukang ojek sangat susah atau harus ke pangkalannya. Tak selalu tersedia ketika dibutuhkan. Selain itu, kesulitan mencari penumpang dan membuang waktu di pangkalan hanya untuk menunggu.
Dari hasil pengamatan dan bincang-bincang dengan ojek langganan, Nadiem sadar bahwa ada masalah supply and demand yang tidak sesuai. Karena itu, kemudian muncul problem solving dengan mendirikan Gojek. Awalnya, Nadiem membuka kantor di garasi rumahnya. Bahkan sistem pemasarannya menggunakan call center sebagai perantara driver dan penumpang.
Selama tiga tahun menjalankan Gojek, Nadiem menggunakan uangnya sebagai modal. Karena semakin berkembang, pada 2014, Northstar Group asal Singapura memberikan suntikan dana untuk pengembangan. Diikuti pula oleh Redmart Limited dan Zimplistic Pte Ltd.
Setelah itu, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis mobile phone untuk mengenalkan model bisnis mereka serta menjaring pelanggan. Lantas masyarakat berbondong-bondong memakai aplikasi tersebut. Hal itu sekaligus menjadi revolusi gaya hidup banyak orang. Investor pun makin bermunculan, seperti SoftBank hingga Google. Gojek kemudian memperlebar tujuannya dengan menyediakan fitur pemesanan makanan GoFood, pengantaran paket GoSend, pembersih rumah GoClean, serta sistem pembayaran digital GoPay.
Fitur layanan pada aplikasi Gojek yang inovatif membuatnya berkembang pesat serta menjadi startup unicorn di Indonesia untuk bidang transportasi. Ketika kali pertama berdiri hanya memiliki 20 driver, kemudian berkembang menjadi jutaan orang dan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia.
Pengguna Gojek pun semakin meningkat. Bahkan tiap hari, bisa melayani lebih dari 3 juta pesanan. Ekspansi bisnis dilakukan hingga tersebar di 207 kota di Indonesia dan 5 negara ASEAN. Hal itu membuatnya menjadi startup decacorn Indonesia.
Perkembangan pesat Gojek itu mendatangkan banyak keuntungan bagi para pemegang saham. Nadiem sendiri memiliki saham 5 persen di perusahaan yang didirikan tersebut. Dari sini, pada 2018, Nadiem dilaporkan bisa memiliki kekayaan USD 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun.
Nadiem adalah anak dari Nono Anwar Makarim, sosok aktivis 1966 yang dikenal luas di bidang hukum dan politik. Nono lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 25 September 1939 dan pernah menjadi bagian dari Angkatan 66 yang menentang rezim Orde Lama. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nono melanjutkan studi ke Harvard Law School dan meraih gelar doktor hukum.
Disertasi Nono berjudul Companies and Business in Indonesia, yang memperlihatkan fokusnya pada tata kelola hukum bisnis di Indonesia. Nono sempat menjadi anggota DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada masa transisi politik Indonesia. Selain itu, Nono juga aktif menulis di berbagai media nasional dan dikenal sebagai intelektual yang kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Nama Nono kian menonjol saat ditunjuk sebagai anggota Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nono juga mendirikan sejumlah yayasan sosial, termasuk Yayasan Bambu Indonesia dan Yayasan Aksara. Dengan rekam jejak tersebut, Nono dikenal publik sebagai figur yang menjunjung tinggi integritas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, ibunda Nadiem adalah Atika Algadri Makarim, putri pejuang kemerdekaan Hamid Algadri. Atika lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 21 Maret 1945 dan dikenal aktif dalam dunia pendidikan serta gerakan sosial. Atika menempuh pendidikan hingga ke Harvard University dan meraih gelar Master of Education.
Di Indonesia, Atika dikenal sebagai salah satu pendiri majalah Femina, simbol peran penting perempuan di dunia media dan bisnis. Kiprahnya juga terlihat ketika mendirikan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), penghargaan bagi pejabat publik berintegritas. Pada masa pandemi Covid-19 lalu, Atika menggagas Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen bersama sejumlah tokoh nasional.
Kini, di sebuah ruang tahanan sederhana di Rutan Salemba, sosok yang dulu dielu-elukan sebagai arsitek pendidikan digital duduk dengan jaket tahanan oranye. Nadiem resmi berstatus tersangka korupsi. Kasus yang menjeratnya adalah dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah.
Proyek senilai hampir Rp 1,98 triliun itu awalnya digadang-gadang sebagai tonggak transformasi digital pendidikan. Namun, jaksa menemukan indikasi kuat adanya permainan harga, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan kolusi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis.
Nama terbesar tentu saja Nadiem. Ia bukan hanya menteri muda yang populer karena jargon Merdeka Belajar itu, melainkan juga simbol generasi baru pemimpin teknologi. Kini, ia duduk sejajar dengan para pejabat dan pengusaha yang ikut terseret dalam pengadaan. Pengumuman status tersangka dilakukan pada 4 September 2025 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tak lama berselang, Nadiem digiring ke Rutan Salemba.
Dalam perkara ini, jaksa menduga proyek Chromebook dijalankan tidak transparan, melibatkan markup, dan dipenuhi intervensi politik maupun kepentingan korporasi. Penetapan tersangka bukan ujug-ujug. Penyelidik mengumpulkan dokumen kontrak, laporan pengadaan, hingga testimoni para pejabat kementerian. Semua disandingkan dengan data lapangan, seperti kualitas laptop yang didistribusikan dan harga pasaran yang jauh lebih murah dibanding nilai proyek. Dari sana, puzzle korupsi mulai terbaca jelas.
Yang membuat kisah ini semakin pelik, Nadiem juga masih diperiksa oleh KPK dalam kasus kerja sama Google Cloud dengan Kemendikbudristek. Pada Agustus lalu, ia sempat menjalani 9 jam pemeriksaan sebagai saksi. Dua kasus dengan dua lembaga berbeda membuat jalan hukum yang ia hadapi terasa seperti rel kereta yang bertabrakan.
Di tengah gempuran opini publik, muncul suara tegas dari kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, yang muncul bukan hanya sebagai pengacara papan atas, tetapi juga sebagai figur yang mewarnai sensasi media. Ia menolak semua tuduhan yang diarahkan kepada kliennya dengan landasan kuat.
Hotman menegaskan, tidak ada satu sen pun—tidak satu rupiah—yang masuk ke kantong Nadiem dari proyek pengadaan Chromebook. “Tidak ada satu rupiah pun jaksa menemukan ada uang masuk ke kantongnya Nadiem. Tidak ada satu sen pun uang yang masuk dari siapa pun kepada Nadiem terkait dengan jual beli laptop.”
Hotman bahkan menyamakan nasib Nadiem dengan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dulu ditetapkan sebagai tersangka korupsi importasi gula. Sebab, dalam kedua kasus itu, menurutnya, tidak ditemukan aliran uang pribadi. “Nasib Nadiem sama dengan nasib Lembong.”
Lebih lanjut, Hotman menyampaikan kejanggalan dalam timing penetapan tersangka. Menurutnya, Kejaksaan Agung tampak sengaja “mencari momen agar kasus ini meledak di publik.” Ia mempertanyakan: mengapa penanganan kasus yang sudah lama berjalan tiba-tiba dipicu dengan penahanan yang dramatis sehingga mencuri perhatian publik? “Sudah hampir sebulan dianggurkan. Tiba-tiba diperiksa lagi. Ini tampaknya harus cari momen, harus ada heboh… seolah-olah begitu.”
Soal dugaan kolusi dengan Google Indonesia, jelas Hotman, tidak pernah ada kesepakatan mengunci penggunaan Chromebook. Menurutnya, pertemuan yang terjadi sifatnya biasa, dan detail teknis pengadaan adalah ranah vendor lokal, bukan Google maupun Nadiem secara pribadi. “Pak Nadiem tidak pernah menyepakati. Yang jual laptop itu kan vendor, bukan Google. Google hanya sistemnya saja… Vendornya perusahaan Indonesia,” ungkapnya.
Hotman berpendapat, pemilihan Chromebook justru murni karena faktor efisiensi dan konektivitas di masa pandemi, layak digunakan karena harga pasarnya lebih murah, sekaligus sesuai e-katalog pemerintah, tanpa markup atau penyalahgunaan kewenangan.
Demikian kenyataan yang dipertahankan Hotman sebagai fondasi pembelaan. Tidak ada aliran dana pribadi, timing penetapan tersangka diragukan, dan pilihan Chromebook logis serta transparan.
Kini, di balik tirai pengadilan, pertarungan bukan hanya soal bukti hukum, melainkan juga soal narasi-narasi. Integritas digital yang dulu dibawa, kini diuji oleh bingkai hukum dan persepsi publik. Bagaimana ending ceritanya? Tunggu saja. (*)
