KabarBaik.co – Perjalanan panjang ratusan tenaga honorer di Kabupaten Gresik menemukan titik terang. Sebanyak 562 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, di Kantor Bupati Gresik.
Dari total 575 formasi yang dibuka, terisi 562 posisi dengan rincian: 418 tenaga teknis, 66 tenaga guru, dan 78 tenaga kesehatan. Bagi mereka, SK yang kini di tangan bukan hanya lembaran administrasi, melainkan penanda babak baru: dari honorer yang sering terpinggirkan, menjadi aparatur negara yang diakui.
“Dengan diterimanya SK PPPK ini, justru perjuangan dimulai. Integritas, dedikasi, dan profesionalisme adalah modal utama untuk menjawab harapan masyarakat,” tegas Wakil Bupati Alif dalam sambutannya.
Ia menegaskan, status baru ini bukan akhir jalan, melainkan awal pengabdian yang sesungguhnya. Alif juga mengingatkan bahwa birokrasi kini menuntut inovasi, digitalisasi, dan kecepatan pelayanan. “Jadikan pekerjaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan panggilan hati. Di pundak Anda, ada masa depan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan manusiawi,” pesannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman menambahkan bahwa pengangkatan ini memberi kepastian hukum bagi PPPK yang lolos seleksi. “Hak dan kewajiban para PPPK kini terjamin oleh regulasi. Mereka resmi menjadi bagian dari birokrasi yang menggerakkan roda pelayanan publik di Gresik,” jelasnya.
Bagi banyak tenaga honorer, momen ini adalah jawaban doa panjang. Dari ruang kelas dengan papan tulis yang usang, dari puskesmas dengan antrean pasien tanpa henti, hingga kantor desa yang melayani warga di pelosok, jerih payah mereka kini diakui negara.
Atik Nurhayati, tenaga honorer Setda sejak 2012, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya saat menerima SK. “Alhamdulillah hari ini salah satu mimpi menjadi kenyataan. Kami siap mengabdi dan memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Seremoni di halaman Kantor Bupati itu pun menjelma simbol transformasi. Dari ketidakpastian kontrak yang rapuh menuju kepastian hukum yang lebih kokoh. Dari tenaga honorer yang kerap dilupakan, kini mereka berdiri sebagai aparatur negara yang diakui. (*)
