KabarBaik.co – Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat dan ruang publik yang kian riuh oleh arus informasi, satu hal justru menjadi semakin krusial: cara berbicara kepada masyarakat. Bukan sekadar apa yang disampaikan, melainkan bagaimana pesan itu disampaikan—dengan empati, kejujuran, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Isu inilah yang mengemuka dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025, forum strategis yang kembali menegaskan peran humas sebagai penjaga etika komunikasi di ruang publik. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi reputasi Indonesia di tingkat global melalui jejaring Global Alliance, sekaligus membenahi fondasi etik profesi humas di dalam negeri.
Salah satu agenda penting KHI 2025 adalah peresmian pemutakhiran Kode Etik PERHUMAS. Kode etik ini bukan sekadar dokumen normatif, melainkan kompas moral bagi insan humas dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks—mulai dari krisis bencana, isu kesehatan masyarakat, hingga disrupsi media digital.
“Kode etik ini penting karena di dalamnya tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Ke depan, standar etik ini diharapkan menjadi rujukan nasional dan diterapkan luas di dunia profesional kehumasan,” ujar Alfian Helmi, Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Minggu (14/12).
Menurut Alfian, komunikasi publik tidak lagi bisa berdiri di atas pendekatan satu arah. Lanskap media telah berubah. Atensi publik semakin pendek, konsumsi informasi semakin emosional, dan relevansi menjadi kunci utama agar pesan tidak ditinggalkan begitu saja.
Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi belakangan. Pernyataan sejumlah pejabat publik justru menuai kritik karena dianggap kurang empatik, terkesan meremehkan penderitaan korban, dan terlalu administratif.
Dalam konteks bencana, komunikasi itu tidak bisa dilihat dari kacamata pemerintah semata—apa yang sudah dilakukan, berapa anggaran yang dikeluarkan. Yang lebih penting adalah kacamata korban: apakah mereka sudah terbantu, apa dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Alfian.
Ia menekankan, empati harus menjadi pesan pertama yang hadir dalam setiap komunikasi krisis. Tanpa empati, pesan sebaik apa pun akan kehilangan makna dan justru memicu krisis kepercayaan.
Prinsip komunikasi empatik ini sejatinya telah lama dipraktikkan di dunia layanan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan Spine Center atau pusat layanan kesehatan tulang belakang. Di ruang-ruang layanan kesehatan, komunikasi bukan sekadar penyampaian diagnosis atau prosedur medis, melainkan bagian dari proses penyembuhan itu sendiri.
Pasien dengan gangguan tulang belakang kerap datang dengan rasa nyeri, kecemasan, bahkan ketakutan akan masa depan kualitas hidupnya. Di sinilah peran tenaga medis dan pengelola layanan kesehatan diuji—bukan hanya secara klinis, tetapi juga secara komunikatif.
Spine Center yang baik tidak berbicara dari menara gading medis. Ia hadir dengan bahasa yang dipahami pasien, menjelaskan risiko dan pilihan terapi secara jujur, serta mendengarkan keluhan dengan penuh empati. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang diusung Kode Etik PERHUMAS: transparansi, akurasi, dan keberpihakan pada publik.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, komunikasi risiko juga menjadi kunci. Edukasi tentang postur tubuh, pencegahan cedera tulang belakang, hingga gaya hidup sehat seharusnya dilakukan jauh sebelum masyarakat jatuh sakit. Sayangnya, pola ini kerap terabaikan—mirip dengan komunikasi bencana yang baru ramai setelah krisis terjadi.
“Kita butuh dua lapis komunikasi: komunikasi risiko sebelum masalah muncul, dan komunikasi krisis setelah kejadian. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling melengkapi,” ujar Alfian.
Sebagai langkah konkret, PERHUMAS juga meluncurkan Perhumas Indicators 2025, sebuah inisiatif riset yang dikembangkan bersama Populix. Indikator ini dirancang untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun swasta, membaca kualitas narasi publik, serta menilai efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan.
Bagi sektor kesehatan, termasuk pengelola Spine Center dan layanan medis lainnya, indikator ini menjadi cermin penting. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dari kecanggihan alat atau kehebatan teknologi, tetapi dari konsistensi komunikasi yang manusiawi dan dapat dipercaya.
Ketika komunikasi dilakukan dengan empati, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta membuka ruang dialog, publik akan merasakan kehadiran institusi—bukan sekadar menerima informasi, tetapi juga didengar.
Pada akhirnya, baik dalam komunikasi bencana, layanan kesehatan, maupun pengelolaan reputasi institusi, satu benang merah yang mengikat semuanya adalah etika dan empati. Kode Etik PERHUMAS dan praktik komunikasi di dunia kesehatan mengajarkan hal yang sama: komunikasi bukan alat kekuasaan, melainkan jembatan kepercayaan.
Di era ketika informasi dapat menyembuhkan sekaligus melukai, tugas insan humas, tenaga kesehatan, dan pengelola layanan publik adalah memastikan bahwa setiap kata yang disampaikan berpihak pada kemanusiaan. Karena seperti tulang belakang yang menopang tubuh manusia, komunikasi yang beretika dan empatik adalah penopang utama kesehatan sosial dan kepercayaan publik. (*)
