KabarBaik.co- Gelombang kecaman terhadap tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang dianggap melecehkan kiai, santri dan pesantren masih terus meluas di berbagai daerah. Tidak hanya kalangan pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah elemen mahasiswa dan lembaga hukum Islam juga turun tangan menuntut pertanggungjawaban pihak televisi nasional itu.
Aksi dan laporan resmi digelar serentak di berbagai wilayah sejak awal pekan ini, menandai semakin besarnya potensi keresahan publik terhadap narasi dalam tayangan 13 Oktober 2025 yang dinilai mengandung unsur ujaran kebencian dan penghinaan terhadap tradisi pesantren itu.
Laporan Resmi LPBH NU dan Pagar Nusa Kediri
Rabu (22/10) siang di Mapolres Kediri menjadi saksi langkah tegas Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU dan Pagar Nusa Kabupaten Kediri. Dengan sikap serius dan membawa berkas resmi, mereka melaporkan program Xpose Uncensored ke kepolisian, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan.
Dalam laporannya, LPBH NU mendasarkan pada dua dugaan delik hukum. Yakni, ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE) dan pelanggaran penyiaran (Pasal 36 ayat 5 dan 6 UU Penyiaran).
Wakil Ketua Pagar Nusa Kabupaten Kediri, Moh Bashori, menyebut langkah hukum itu sebagai bentuk penghormatan terhadap para masyayikh dan pesantren yang menjadi benteng moral bangsa. “Pagar Nusa lahir dari Lirboyo, di sana para kiai dan ulama besar menjaga tradisi keilmuan,” ungkapnya.
Aksi Ribuan Santri di Surabaya
Sehari sebelumnya, ribuan santri dan alumni pondok pesantren di Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) juga menggelar aksi besar di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya. Mereka menilai tayangan Xpose Uncensored di Trans7 sangat melecehkan kiai dan santri. Khususnya, terhadap KH Anwar Manshur, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
Juru bicara aksi sekaligus Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori, menegaskan bahwa kepatuhan santri kepada kiai tidak bisa disamakan dengan perbudakan seperti yang dinarasikan dalam tayangan Trans7. Kepatuhan itu bagian dari mencari keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Massa aksi pun menuntut izin siar Trans7 dicabut dan meminta permintaan maaf langsung kepada masyayikh yang dicatut dalam tayangan tersebut. “Sekarang tinggal berat mana, menjaga persatuan NKRI, atau Trans7,” tegasnya.
Dalam audiensi dengan DPRD Jatim, hadir juga perwakilan KPID Jatim, Kominfo Jatim, PWI Jatim, dan Direktur Operasional Trans Media, Latif Harnoko.
HMI Turut Bergerak
Dukungan moral bagi pesantren juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jabodetabeka–Banten yang menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7 Jakarta Selatan, Selasa (21/10).
Dalam aksinya, mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah panggilan moral untuk menegakkan etika jurnalisme. HMI menyampaikan lima tuntutan utama, termasuk permintaan maaf terbuka selama tujuh hari di jam prime time, penghapusan permanen konten bermasalah, dan sanksi hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Kecaman juga datang dari Aliansi Alumni Pondok Pesantren Kabupaten Purbalingga, yang menggelar aksi damai di kantor PCNU setempat, Selasa (21/10/2025). Koordinator aksi, Kiai Amin Muakhor, menyebut aksi ini bagian dari gerakan nasional untuk menolak pelecehan terhadap pesantren dan kiai.
Di Jakarta, Pagar Nusa pusat juga menggelar Aksi Bela Kiai di depan KPI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ketua Umum PP Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil), menegaskan bahwa hak siar Trans7 harus dicabut secara menyeluruh. “Kiai bukan hanya tokoh agama, tetapi penjaga akhlak bangsa. Jika negara diam, yang terganggu bukan hanya perasaan umat, tetapi kepribadian kebudayaan Indonesia,” katanya. (*)
