KabarBaik.co – Ikatan Mahasiswa Jombang Seluruh Indonesia (IMJ SI) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jombang pada Kamis (6/2).
Tujuan mereka untuk memerjuangkan aspirasi mahasiswa terkait beasiswa kuliah bagi putra daerah. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk mengalokasikan anggaran beasiswa melalui APBD.
Koordinator IMJ SI, Reza Pahlevi menyampaikan bahwa kajian yang telah mereka lakukan menunjukkan bahwa alokasi beasiswa perguruan tinggi dari APBD sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jombang.
“Kami meminta fasilitas beasiswa dari APBD, seperti KIP Kuliah, berupa beasiswa desa yang membantu pembayaran UKT mahasiswa,” ujar Reza.
IMJ SI mengusulkan konsep pemberian beasiswa per-desa dengan kuota 3 mahasiswa per desa, dengan kriteria khusus. Beasiswa ini diperuntukkan bagi warga Jombang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Rekomendasi diberikan oleh Dinas Pendidikan, dengan kuota 3 mahasiswa per desa yang benar-benar membutuhkan dan serius belajar,” jelas Reza.
Mereka memperkirakan bahwa alokasi beasiswa untuk pembayaran UKT per tahunnya membutuhkan anggaran APBD sebesar Rp 1,8 miliar.
“Standar atau syarat penerima beasiswa ini adalah mahasiswa yang aktif, tidak bekerja, memiliki SKMT, dan tidak menerima beasiswa dari sumber lain,” imbuh mahasiswa hukum Universitas Trunojoyo Madura ini.
Reza menegaskan bahwa perjuangan mereka didorong oleh banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya.
“Kami memperjuangkan agar mereka mendapatkan hak pendidikan dari daerah,” tegasnya.
IMJ SI juga mencontohkan daerah lain seperti Bojonegoro yang memberikan beasiswa 10 anak per desa. Namun, mereka menyesuaikan usulan kuota dengan kondisi APBD Jombang yang dinilai berbeda.
Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menyambut baik kedatangan mahasiswa dan menyatakan akan menampung aspirasi mereka. Namun, ia menekankan bahwa usulan ini membutuhkan kajian mendalam dan proses penganggaran yang lebih lanjut.
“Kami dari dewan membutuhkan proses untuk ini, tidak bisa langsung mengakomodir. APBD Jombang kecil, tidak sama dengan APBD Bojonegoro,” kata Hadi.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memegang 20% dari total APBD Jombang, dan usulan beasiswa ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan dinas terkait.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Agung, menambahkan bahwa pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan dinas terkait mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk beasiswa tersebut.
Sebelumnya, Pemkab Jombang juga telah memberikan beasiswa pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan kuliah jalur prestasi dengan besaran Rp 1,5 juta per tahun bagi mahasiswa dengan IPK minimal 3,1.(*)
