KabarBaik.co – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui dewan perwakilan rakyat daerah kembali mencuat ke publik. Wacana itu menuai pro kontra.
Pertamakali wacana itu diusulkan oleh Partai Golkar. Kini beberapa parpol juga turut mendukung wacana tersebut.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Dr Hary Priyanto berpendapat bahwa wacana itu sebagai sebuah kemunduran negara. Selain merenggut hak masyarakat, wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga mengangkangi konstitusi dan spirit reformasi.
“Dalam diskursus politik ini kemunduran, karena memang spirit reformasi itu kan bagaimana semua terlibat. Rakyat memiliki hak secara langsung memilih pemimpinnya,” kata Hary, Kamis (8/1).
Hary menyebut wacana itu hanya akan menempatkan rakyat sebagai penonton. Alih-alih hak rakyat terlindungi, pemilihan secara tertutup justru semakin rawan dengan permainan politik. Apalagi lembaga negara termasuk DPR tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat secara utuh. Rakyat ujung-ujungnya menjadi korban.
“Hak-hak rakyat mau diambil alih.
Rakyat mau dikebiri, rakyat yang harusnya bisa berkontribusi langsung, ini mau dihentikan. Spiritnya adalah membungkam suara rakyat secara tidak langsung,” ujar Ketua Persatuan Alumni GMNI Banyuwangi tersebut.
Alasan tingginya cost politik, menurutnya tidak bisa menjadi dasar. Berbicara pengeluaran, anggaran pemilu tak sebesar dengan program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi program unggulan Rezim Prabowo.
“Kalau kita bandingkan dengan MBG hari ini, keuangan MBG itu kan jauh lebih besar. Jadi sebenarnya ini tidak bisa jadikan alasan. Wacana ini lebih sebagai upaya mematenkan kekuasaan politik dan ini tidak baik, ini tidak benar,” ujarnya.
Oleh karenanya ia mendesak agar wacana ini tidak disahkan. Bagi dia, upaya menekan cost politik bisa dilakukan dengan memberi edukasi kepada masyarakat dan menegakkan hukum pemilu secara tegas.
“Isu bahwa cost politik pemilihan langsung itu mahal, ya karena memang tidak berjalannya demokrasi. Sehingga masih ada money politik. Kalau partai, kalau negara memberikan pembelajaran demokrasi, memberikan pembelajaran politik yang baik, maka tidak akan mahal,” tandasnya.
Jika negara tetap memaksakan, maka akan wacana ini hanya akan memancing amarah publik dan menghambat perjalanan bangsa untuk maju. Makanya ia turut mengimbau seluruh elemen masyarakat ikut serta agar wacana ini tidak sampai disahkan.
“Masyarakat dari semua kalangan saya imbau untuk menyampaikan penolakan secara masif. Supaya wacana ini tidak sampai disahkan dan rakyat tetap bisa menentukan pemimpinnya sendiri lewat pemilu secara langsung,” tandasnya.
