KabarBaik.co, Jember – Unjuk rasa mewarnai Gedung DPRD Jember, Rabu (19/8). Gabungan elemen masyarakat yang terdiri dari Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ), Laskar Jahanam, serta beberapa LSM turun ke jalan untuk menolak keras rencana Pemkab Jember meminjam dana hingga ratusan miliar rupiah.
Di bawah koordinasi Jumantoro, massa tidak hanya menyuarakan keberatan atas usulan pinjaman daerah senilai Rp 785 miliar. Mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan anggaran daerah yang dianggap tidak efisien. Seperti maraknya penyelenggaraan acara pemkab yang dinilai membuang anggaran, alokasi dana desa, hingga polemik pengadaan stiker senilai Rp 2,8 miliar.
Kedatangan para demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus). Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota dewan dari berbagai lintas fraksi, seperti Ardi Pujo Prabowo dan Hanan Kukuh Ratmono (Fraksi Gerindra), David Handoko Seto (Fraksi Nasdem), Candra Ary Fianto (Fraksi PDIP), serta Ikbal Wilda Fardana (Fraksi PPP).
Ahmad Halim menegaskan bahwa legislatif menyerap seluruh usulan dan kekhawatiran warga yang tidak ingin keuangan daerah terbeban di masa mendatang. Menurutnya, poin penting bagi dewan maupun masyarakat adalah memastikan pengawasan yang ketat apabila pinjaman tersebut akhirnya terealisasi.
“Tugas dan fungsi kami di DPRD bersama masyarakat adalah mengawasi proses pembangunan serta penggunaan dana pinjaman tersebut agar tidak disalahgunakan dan benar-benar sesuai peruntukannya,” ungkap Halim.
Untuk menggambarkan kondisi jalan dan fasilitas publik di Jember, Halim mengibaratkan infrastruktur daerah seperti tubuh yang sedang mengalami kerusakan.
Dengan keterbatasan APBD yang ada, pembenahan secara mandiri dinilai memakan waktu lama, sehingga skema pinjaman diharapkan dapat mempercepat perbaikan secara menyeluruh.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa dana pinjaman sebesar Rp 786 miliar akan ditarik sekaligus. Pencairan dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dilakukan secara bertahap sesuai progres pengerjaan di lapangan.
Mengenai kekhawatiran potensi gagal bayar, DPRD memastikan PT SMI telah melakukan analisis kelayakan dan uji risiko yang mendalam. Langkah ini dilakukan guna menjamin skema pengembalian tetap aman serta berada dalam batas kemampuan APBD Jember. (*)
