KabarBaik.co, Batu – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penegasan ini disampaikan menyusul masih minimnya unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Dari total 25 SPPG yang telah beroperasi, baru delapan unit yang dinyatakan memenuhi standar resmi keamanan pangan. Dinkes menekankan bahwa layanan penyediaan makanan bergizi merupakan produk berisiko tinggi sehingga wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi secara ketat.
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dinkes Kota Batu, Esty Setya Windari, menegaskan bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi hingga tahap distribusi. “Produk yang diolah ini berisiko tinggi. Karena itu, setiap tahapan, mulai dari pengolahan hingga distribusi, harus dijalankan secara ketat, termasuk penggunaan APD,” ujar Esty, Kamis (12/2).
Ia mengungkapkan, dalam pengawasan di lapangan pihaknya masih menemukan pelanggaran, mulai dari relawan yang tidak disiplin memakai masker dan sarung tangan hingga sopir distribusi yang melepas APD saat membawa makanan siap konsumsi. “Pernah kami temui sopir distribusi sudah tidak memakai masker dan sarung tangan saat membawa makanan. Padahal yang dipegang itu produk siap konsumsi,” tegasnya.
Dinkes Kota Batu memastikan pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski setiap dapur SPPG telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, implementasi di lapangan dinilai masih perlu diperkuat. “Di setiap dapur sudah ada SOP yang jelas. Tantangannya adalah memastikan seluruh relawan memahami dan menjalankannya secara konsisten,” tandas Esty.
Esty menegaskan, pemenuhan SLHS menjadi syarat penting demi menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, sehingga seluruh SPPG di Kota Batu didorong segera memenuhi standar yang telah ditetapkan. (*)
