KabarBaik.co – Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus dikebut. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo meluncurkan aplikasi Pendataan Media 2025, berbarengan dengan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) khusus untuk media massa, Rabu (11/6), di Ruang Delta Graha lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Acara tersebut diikuti perwakilan dari berbagai media cetak, televisi, radio, hingga media online yang selama ini menjadi mitra Pemkab Sidoarjo. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, M. Wildan, S.S, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, serta Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan layanan publikasi media.
“Digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tapi juga langkah strategis menuju pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, terutama dalam kemitraan pemerintah dengan media,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh insan media memahami prosedur baru pengadaan jasa publikasi yang kini terintegrasi secara digital. Sistem digital tersebut memungkinkan proses penawaran, kontrak kerja, hingga pembayaran dilakukan dengan lebih cepat, tertib, dan sesuai aturan.
Tak hanya itu, Noer Rochmawati juga memperkenalkan aplikasi Pendataan Media sebagai inovasi unggulan Diskominfo dalam pengelolaan administrasi kerja sama dengan media.
“Kami ingin memastikan bahwa proses kerja sama ke depan berjalan lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik. Maka kami minta media untuk mengisi data secara lengkap dalam aplikasi ini, agar tidak perlu lagi pengumpulan dokumen secara manual,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, yang turut memberikan sambutan, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif digitalisasi ini.
“Kami sangat mendukung langkah ini. Kehadiran aplikasi pendataan media diharapkan bisa menjadi pusat data yang terbuka dan terpercaya, serta membantu semua pihak memahami alur kerja sama secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menilai kegiatan sosialisasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, sehingga penerapan sistem digital benar-benar bisa memberikan dampak maksimal dalam tata kelola informasi pemerintahan.
“Kegiatan ini penting agar semua mitra media memiliki pemahaman yang sama, sehingga sistem baru ini bisa berjalan optimal,” tambahnya. (*)
