KabarBaik.co – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi mendorong pemerintah kabupaten Banyuwangi lebih kreatif agar bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.
Dorongan ini disampaikan dalam rapat antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi sekaligus pimpinan rapat Banggar, Ruliyono menyampaikan berbagai opsi agar PAD menjadi semakin maksimal. Seperti peningkatkan investasi, pendirian BUMD, hingga memaksimalkan PUDAM.
Ruli mengatakan, jika hanya mengandalkan pajak dan retribusi daerah maka PAD Banyuwangi hanya bakal stagnan di angka Rp. 600 miliar hingga Rp. 700 miliar.
“Angka ini terbilang rendah dibandingkan dengan kekauatan APBD yang mencapai lebih dari Rp 3 triliun,” kata Ruli yang juga ketua DPD Golkar Banyuwangi.
Upaya kemandirian fiskal daerah itu, lanjut Ruli, juga diamini oleh pemerintah pusat dengan adanya regulasi. “Artinya Pemerintah Pusat membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri guna membangun daerahnya,” ucapnya.
Sementara Pj Sekda Banyuwangi sekaligus Ketua TAPD, Guntur Priambodo mengamini apa yang diinginkan oleh legislatif. Pemkab Banyuwangi bakal bekerja maksimal agar PAD Banyuwangi semakin meningkat.
“Pemda akan terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dan menjaga prinsip keadilan sosial,” ucap Guntur Priambodo.
Terakait usulan dewan agar PUDAM mendirikan anak perusahaan untuk AMDK maupun penerimaan dari sektor tambang galian C, eksekutif akan segera mengkaji, mempelajari bahkan melakukan study banding bagaimana skema dan solusi yang akan dilakukan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya.
“Saat ini sebenarnya banyak capaian kinerja kita yang bisa menambah dana transfer dari pusat melalui berbagai penghargaan seperti SAKIP dan lainnya sehingga Pemkab Banyuwangi menerima tambahan penerimaan dari Dana Insentif Daerah (DID),” ucapnya.(*)
