KabarBaik.co – DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Gresik untuk mempelajari strategi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Senin lalu (3/2) itu, para legislator ingin mengetahui cara Gresik mengelola pendistribusian pupuk hingga berjalan lebih tertata.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Erwanto menjelaskan, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024. Salah satu langkah utama adalah menetapkan jadwal penyaluran pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani dan musim tanam.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan, mengingat pupuk bersubsidi memiliki kuota yang terbatas. Tak hanya itu, setiap penebusan pupuk harus mendapat rekomendasi dari penyuluh wilayah binaan (wibi). “Kami ingin memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Erwanto, Rabu (5/2).
Untuk itu, Dinas Pertanian Gresik mengawasi distribusi pupuk melalui aplikasi e-Verval, yang memverifikasi dan memvalidasi data penyaluran. Selain itu, pengawasan langsung oleh penyuluh pertanian juga dilakukan di lapangan. Meski sudah memiliki sistem pengawasan yang ketat, Gresik tetap menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya mekanisme penyaluran yang dinilai masih berbelit.
Menurut Erwanto, banyak petani mengeluhkan KTP mereka tidak terbaca sistem, sehingga harus mencetak ulang sebelum bisa melakukan penebusan pupuk. Selain itu, ada tanaman tertentu yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, padahal dibudidayakan oleh banyak petani.
Untuk mengatasi kendala tersebut, lanjut Erwanto, Dinas Pertanian Gresik terus melakukan koordinasi rutin dengan berbagai pihak, baik di tingkat kabupaten dengan melibatkan Dinas Pertanian, distributor, Pupuk Indonesia, dan koordinator penyuluh kecamatan, maupun di tingkat kecamatan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), kios resmi, dan kelompok tani. (*)
