DPRD Beri Catatan Penting Soal Pengelolaan Identitas Surabaya Sebagai Kota Pahlawan

oleh -83 Dilihat
Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo (Istimewa)

KabarBaik.co, Surabaya – Evaluasi terhadap setahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji mencuat dalam Forum Wartawan (Forwan) Surabaya melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Setahun Kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji, Apa Kabar Surabaya?’ yang digelar di Aria Centra Hotel Surabaya, Kamis (5/2).

Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PKS Cahyo Siswo Utomo menyoroti sejumlah catatan penting, mulai dari pengelolaan identitas Kota Pahlawan, aspek keamanan dan ketertiban, hingga pelayanan publik dasar yang dinilai masih menyisakan persoalan serius.

Menurut Cahyo, Surabaya sebagai satu-satunya kota yang menyandang gelar Kota Pahlawan belum mampu memaksimalkan potensi tersebut sebagai daya tarik wisata maupun investasi.

“Tidak ada kota lain di Indonesia yang disematkan gelar Kota Pahlawan selain Surabaya. Tapi saya melihat pemerintah kota kurang mengoptimalkan potensi itu secara matang,” tegasnya.

Ia mencontohkan momentum peringatan kepahlawanan di bulan Mei dan November yang dinilai belum dimanfaatkan maksimal. Cahyo mengusulkan adanya kebijakan khusus seperti diskon wisata atau program tematik yang mampu menarik wisatawan dan investor.

“Kalau ada event di Mei, mestinya November juga ada program yang terasa. Jadi identitas Kota Pahlawan bukan hanya slogan, tapi benar-benar memberi dampak ekonomi,” ujarnya.

Cahyo juga menyinggung kritik Presiden RI Prabowo Subianto terkait rumah radio Bung Tomo di Jalan Mawar yang dinilai belum terkelola optimal sebagai simbol sejarah kepahlawanan Surabaya.

“Itu bagian bagaimana Surabaya menjaga nilai-nilai kepahlawanan. Jangan sampai warisan sejarah tidak dirawat dengan baik,” katanya.

Dari sisi tugas Komisi A, Cahyo menekankan pentingnya sinergi keamanan antara Pemkot Surabaya dengan aparat TNI–Polri. Ia menilai mitigasi terhadap potensi gangguan keamanan masih lemah, terutama saat menghadapi ancaman aksi massa besar.

“Ketika ada potensi demo besar, pemerintah kota harus aktif berkomunikasi dengan pihak terkait. Mitigasi harus dilakukan sejak awal agar tidak berujung anarki dan merusak aset, termasuk cagar budaya,” jelasnya.

Sementara dalam urusan ketertiban, ia menilai Pemkot Surabaya masih sebatas melakukan penertiban tanpa penataan jangka panjang.

“Ketertiban itu bukan sekadar menertibkan. Harus ada penataan dan pengelolaan. Kalau hanya penertiban, titik yang sama akan terus diulang,” kritiknya.

Cahyo juga mengangkat persoalan pelayanan publik, khususnya terkait bantuan sosial, layanan kesehatan, dan digitalisasi yang dinilai belum ramah bagi kelompok rentan.

Ia menyoroti keluhan warga terkait proses survei bantuan sosial yang dianggap tidak transparan hingga memicu apatisme masyarakat.

“Banyak warga bilang disurvei tapi tidak tahu hasilnya. Ini menimbulkan ketidakpercayaan dan harus menjadi evaluasi serius,” katanya.

Di bidang kesehatan, ia mencontohkan kasus lansia yang kesulitan mengakses layanan karena sistem pendaftaran online.

“Digitalisasi itu bagus, tapi warga rentan harus didampingi. Lansia atau warga miskin yang gaptek jangan sampai justru kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah ketidaksinkronan data kemiskinan. Cahyo mengungkap banyak keluhan warga terkait bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Ada warga miskin yang tidak menerima bantuan, tapi justru yang lebih mampu menerima. Ini menunjukkan data belum mutakhir,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis dan harus diperbarui secara berkala agar intervensi pemerintah tepat sasaran.

“Hari ini seseorang sejahtera, besok bisa jadi rentan karena kehilangan pekerjaan atau pasangan meninggal. Data harus cepat di-update agar kebijakan tepat,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Cahyo menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar kritik, melainkan dorongan agar Pemkot Surabaya memperbaiki tata kelola keamanan, ketertiban, serta pelayanan dasar secara berkelanjutan sesuai aturan yang berlaku.

“Keamanan, ketertiban, dan pelayanan dasar itu fondasi. Kalau tiga hal ini kuat, maka pembangunan kota akan berjalan lebih baik,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel kabarbaik.co yang lain di Google News

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam WhatsApp Channel KabarBaik.co. Melalui Channel Whatsapp ini, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita penting dan menarik. Mulai kriminalitas, politik, pemerintahan hingga update kabar seputar pertanian dan ketahanan pangan. Untuk dapat bergabung silakan klik di sini

Penulis: Sugiantoro
Editor: Imam Wahyudiyanta


No More Posts Available.

No more pages to load.