KabarBaik.co – Kekhawatiran soal kesiapan sumber daya manusia mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Gresik bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik, beberapa hari yang lalu.
Agenda pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 itu berubah menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Muhammad Kurdi, mengungkap fakta di lapangan bahwa para pengurus KDMP di sejumlah desa masih keliru memahami skema pendanaan. Alih-alih menyadari bahwa dana yang akan diterima bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam bentuk pinjaman, sebagian pengurus justru mengira dana itu merupakan hibah.
“Setelah saya tanya ke beberapa pengurus KDMP, mereka mengira dana dari pemerintah itu hibah. Padahal faktanya merupakan pinjaman dari LPDB dengan plafon Rp 3 hingga Rp 5 miliar,” ujar Kurdi, Minggu (27/7).
Kebingungan itu dinilai sebagai pertanda bahwa pengurus belum siap menerima amanah besar. Menurut Kurdi, sebagian besar pengurus baru pertama kali terlibat dalam dunia koperasi dan belum terbiasa dengan sistem manajemen modern. Ketiadaan pelatihan membuat mereka ragu, bahkan takut, untuk mengelola dana bergulir dalam jumlah besar.
“Banyak pengurus yang belum terbiasa dengan sistem administrasi koperasi yang lebih modern. Mereka takut untuk mengelola dana sebesar itu,” lanjutnya.
Atas dasar itu, dalam rapat tersebut, DPRD Gresik menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menganggarkan Rp 5 miliar. Dana ini akan dialokasikan khusus untuk pelatihan para pengurus koperasi Merah Putih di 356 desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik.
Pelatihan ini akan mencakup peningkatan kapasitas manajerial, administrasi keuangan, hingga strategi pengelolaan usaha berbasis koperasi.
Materi pelatihan akan mencakup peningkatan kapasitas manajerial, administrasi keuangan, serta strategi pengelolaan usaha berbasis koperasi. Kurdi menekankan bahwa pelatihan tersebut adalah investasi jangka panjang agar koperasi tidak sekadar menjadi formalitas program nasional.
“Kalau dana pinjaman tidak dikelola dengan baik, risikonya besar. Bisa terjadi kredit macet, usaha tidak jalan, dan akhirnya koperasi bangkrut. Kita tidak ingin itu terjadi,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Ia menilai KDMP sebagai langkah strategis dari Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Namun keberhasilan program tersebut, kata dia, bergantung pada keseriusan pengelolaan di daerah.
“Kita ingin koperasi benar-benar menjadi motor ekonomi kerakyatan. Untuk itu, pengurus harus benar-benar siap,” pungkasnya.
Peluncuran serentak KDMP oleh Presiden Prabowo sendiri telah menjangkau 80 ribu koperasi di berbagai desa di Indonesia melalui daring. Tujuh jenis usaha telah digariskan sebagai pilar ekonomi dalam skema koperasi ini. Namun seperti pelajaran dari banyak proyek ambisius sebelumnya, mental dan kapasitas pelaksana di lapanganlah yang akan menjadi penentu.(*)
