KabarBaik.co – Rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor Malang mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur. Penolakan sejumlah sopir angkutan dinilai muncul akibat kurangnya sosialisasi yang menyeluruh terkait program tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, usai menghadiri pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim, Dishub Kota Malang, Ketua DPRD, dan Komisi C DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.
Menurut Dewanti, masih ada pihak yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari hadirnya Trans Jatim, khususnya para sopir angkot yang khawatir akan terdampak langsung.
“Belum semuanya setuju. Mereka yang menolak itu karena belum paham. Sosialisasi belum dilakukan maksimal, sehingga muncul persepsi sendiri. Setelah pertemuan ini, kami minta Dishub Provinsi untuk terus melakukan sosialisasi, agar bukan hanya masyarakat, tetapi juga sopir angkot benar-benar memahami,” ujarnya, Rabu (1/10).
Dewanti menegaskan, kehadiran Trans Jatim bukan untuk mematikan mata pencaharian sopir angkot, melainkan menghadirkan layanan transportasi yang saling melengkapi. Teknis pembagian trayek dan jalur, kata dia, masih dalam tahap pembahasan dengan melibatkan masukan dari sopir, masyarakat, dan Dishub.
“Jalur yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Setelah itu baru dijalankan,” tegas anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya tersebut.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Batu itu menilai kehadiran Trans Jatim akan membawa dampak positif bagi Malang Raya. Transportasi publik ini diyakini mampu mempermudah mobilitas warga, mahasiswa, hingga wisatawan.
“Mahasiswa baru yang setiap tahun mencapai 100 ribu orang dan belum memiliki kendaraan bisa memanfaatkan ini. Wisatawan dari Jakarta pun bisa terbantu tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi mahal,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, biaya operasional Trans Jatim masih mendapat subsidi dari Pemprov Jatim sehingga tarifnya terjangkau.
“Kalau dihitung, jelas Rp5 ribu itu tidak menutup biaya operasional. Tapi program ini berdampak besar karena menggerakkan ekonomi dan meringankan beban masyarakat. Jika nanti terbukti bermanfaat dan dibutuhkan, secara bertahap subsidi bisa dikurangi,” tambahnya.
Sebagai informasi, hingga awal 2025 sudah ada enam koridor Trans Jatim yang beroperasi dan menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam periode Januari–Maret 2025, jumlah penumpang di lima koridor pertama mencapai 1,6 juta orang.
Koridor I (Sidoarjo–Surabaya–Gresik) mencatat penumpang terbanyak dengan 627.946 orang, disusul Koridor II (Mojokerto–Surabaya) dan Koridor IV (Gresik–Lamongan) yang masing-masing melayani lebih dari 200 ribu penumpang. Sementara Koridor III (Mojokerto–Gresik) dan Koridor V (Surabaya–Bangkalan) meski angkanya lebih rendah, tetap berperan penting memperluas akses layanan. Dengan hadirnya Koridor VI (Sidoarjo–Mojokerto) pada pertengahan 2025, jaringan Trans Jatim semakin kuat dan diharapkan merata hingga Pasuruan, Jombang, dan Malang Raya.
Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah provinsi dalam mengurangi kemacetan, mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal, sekaligus menekan emisi kendaraan bermotor di kawasan perkotaan.
