KabarBaik.co, Jember – Pascainspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Jember ditemukan sejumlah persoalan serius pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menanggapi hal tersebut, DPRD Jember meminta pemerintah segera berbenah agar penyimpangan serupa tidak terulang.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai SPPG yang jauh dari standar operasional, baik dari sisi kualitas menu maupun kelayakan fasilitas dapur.
“Kami sudah melakukan pemantauan. Ada laporan terkait SPPG yang tidak sesuai standar, mulai dari variasi menu hingga kondisi dapur yang tidak layak,” ujar Halim saat dikonfirmasi pada Jumat (6/2).
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa DPRD tengah mengumpulkan seluruh temuan di lapangan untuk dilaporkan secara resmi ke tingkat pusat.
“Semua masukan dan informasi sedang kami inventarisir untuk segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN),” imbuhnya.
Politisi Gerindra ini mengingatkan bahwa MBG adalah program strategis nasional dengan multiplier effect yang besar bagi ekonomi lokal. Ia menyayangkan jika ada oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi di atas kepentingan masyarakat.
“Tujuan MBG ini sangat mulia. Jangan sampai pengelola SPPG mengambil keuntungan tidak wajar yang justru merugikan masyarakat,” tegas Halim.
Temuan SPPG di Atas Saluran Air
Salah satu temuan sidak yang paling disorot adalah keberadaan unit SPPG yang dibangun di atas saluran air. Halim mempertanyakan legalitas dan aspek higienitas fasilitas tersebut.
“Terkait sarana yang melanggar aturan ini, harus diputuskan apakah perlu relokasi atau pemenuhan syarat ketat. Pembentukan SPPG wajib menyertakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan dan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Sesuai instruksi presiden, Halim menekankan bahwa seluruh bahan baku SPPG wajib diserap dari komoditas lokal guna mendukung UMKM daerah. Selain itu, ke depannya penyaluran MBG akan dibagi ke dalam beberapa kluster agar lebih tepat sasaran.
“Nantinya akan ada klasterisasi penerima, termasuk prioritas bagi ibu hamil dan menyusui. Tujuannya agar pemenuhan gizi dimulai sejak dalam kandungan, sekaligus menekan angka stunting secara efektif di Jember,” pungkasnya. (*)
