KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang telah menyampaikan 20 catatan kritis dan rekomendasi konstruktif kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin.
Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan dan kemajuan Kabupaten Jombang ke depan.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmadji, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pemenang Pemilu 2024 dengan perolehan 12 kursi, menyampaikan komposisi pimpinan dewan dan fraksi dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.
“Sebagai ketua, amanah ini saya emban dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 12 kursi. Di bawah kami, ada PDI Perjuangan dengan 10 kursi yang dipimpin oleh Bapak Donny Anggun, kemudian Partai Gerindra dengan 8 kursi yang diketuai oleh Ibu Oktadella, dan Partai Demokrat dengan Gus Syarif Hidayatulloh atau Gus Sentot sebagai pimpinan,” jelas Hadi Atmadji dalam keterangannya yang diterima pada Jum’at (9/5).
Lebih lanjut, Hadi Atmadji juga memaparkan komposisi ketua fraksi di DPRD Jombang, yang terdiri dari tujuh fraksi.
“Untuk Fraksi PKB diketuai oleh Subaidi Muktar, Fraksi PDI Perjuangan oleh Mas Dodit, Fraksi Gerindra oleh Mas Fahruddin, Fraksi Partai Demokrat oleh Pak Subioto, Fraksi Golkar oleh Pak Andik, Fraksi PPP oleh Bu Yunita, dan Fraksi PKS oleh Pak Heri Susanto,” rincinya.
Dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPRD Jombang secara resmi menyampaikan 20 rekomendasi kepada pemerintahan baru. Hadi Atmadji menyoroti beberapa poin krusial yang diharapkan menjadi prioritas utama bagi Pemkab Jombang.
“Dari semua rekomendasi yang kami sampaikan, tentu yang paling prioritas adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita,” tegas Hadi Atmadji.
Ia mengungkapkan bahwa target PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 800 miliar, dengan harapan dapat meningkat hingga Rp 1 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, DPRD Jombang memberikan perhatian khusus pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Kabupaten Jombang, yaitu Panglungan, Bank Jombang, Apotek Seger, dan PDAM.
“Kami akan berkonsentrasi pada dua BUMD, yaitu Panglungan dan Apotek Seger. Panglungan memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan pariwisata. Contohnya, perkebunan Wonosalam itu juga bisa menjadi objek wisata. Tinggal bagaimana pengelolaannya ke depan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Jombang juga mendorong Pemkab untuk melakukan identifikasi dan penataan ulang sistem retribusi daerah. Digitalisasi sistem retribusi dinilai menjadi solusi efektif untuk mencegah kebocoran anggaran.
“Digitalisasi retribusi dan parkir adalah cara efektif untuk mencegah kebocoran. Dengan sistem digital, petugas pelayanan tidak langsung bersentuhan dengan uang tunai, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir,” pungkas Hadi Atmadji.
DPRD Kabupaten Jombang berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang akan membawa Kabupaten Jombang menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.(*)
