KabarBaik.co – DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Tanggapan Bupati Blitar atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Blitar Terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.
Bertempat di Graha Paripurna, Rabu (20/8), rapat kali ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto didampingi Wakil Ketua Mujib, M Rifai, dan Susi Narulita beserta anggota. Kemudian hadir pula Bupati Blitar Rini Syarifah bersama Sekda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Blitar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya.
Menurut Suwito, Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Blitar juga telah menyampaikan pandangan umumnya.
”Sesuai Pasal 205 ayat (1) huruf a butir 4 Peraturan Tata Tertib DPRD tahapan berikutnya adalah jawaban eksekutif oleh bupati. Maka menindaklanjuti hal tersebut, dan berdasarkan ralat jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan, pada hari ini DPRD Kabupaten Blitar menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Blitar, terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024,” terangnya.
Pada gilirannya, Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Blitar atas pandangan umumnya.
”Di dalam rapat paripurna hari ini, apresiasi dan rasa terima kasih saya sampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Blitar. Bahwa setiap pandangan dan saran dari fraksi DPRD merupakan masukan berharga yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Bupati juga berharap, proses penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Bupati Rini mengajak, seluruh pihak terus bersinergi membangun Kabupaten Blitar agar lebih sejahtera.
Berikut beberapa tanggapan Bupati Blitar atas pandangan fraksi – fraksi DPRD.
Bupati Blitar menegaskan perubahan APBD didasarkan pada laporan realisasi semester pertama sesuai Pasal 161 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Pemkab Blitar menekankan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan alokasi anggaran sebesar Rp 285 miliar. Program-program seperti Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), BLT, serta pelatihan kewirausahaan telah membuahkan hasil, dan menekan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0,29 pesen pada 2023.
Selanjutnya, Bupati Rini berterima kasih atas apresiasi yang diberikan terkait penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka kematian ibu. Bupati juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga, guna mengoptimalkan PAD dari sektor tambang galian C.
Berikutnya, Bupati Rini menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi PKB dalam menyusun Perubahan APBD. Bupati memastikan, setiap masukan akan menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan APBD selanjutnya.
Bupati juga menyatakan, Pemkab Blitar terus berupaya mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Perihal kemiskinan, Pemkab Blitar tetap berkomitmen pada target sebesar 8,19 persen sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.
“Pemkab Blitar menyambut baik terkait keseimbangan antara pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis dalam proses pembangunan. Kebijakan regrouping sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, jumlah murid, dan pertimbangan masyarakat,” pungkasnya. (*)
