KabarBaik.co – Proses revitalisasi sejumlah pasar tradisional di bawah naungan PD Pasar Surya mendapat kritik tajam dari anggota DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono. Pria yang akrab disapa Buleks ini menilai pengerjaan proyek revitalisasi, termasuk di Pasar Keputran dan Pasar Kembang, terkesan ‘amburadul’ dan kurang perencanaan yang matang.
Budi Leksono mengungkapkan keheranannya terhadap mekanisme penganggaran yang dilakukan secara terpisah-pisah (split). Menurutnya, pemisahan anggaran antara pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Penampungan Sementara (TPS), hingga bangunan induk pasar justru menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya biaya dan ketidakefektifan pengerjaan.
“Saya melihat pasar-pasar ini sebenarnya hidup. Kalau sudah hidup, revitalisasi harusnya bisa memenuhi anggaran yang diberikan secara tepat. Tapi yang terjadi sekarang, anggarannya di-split sendiri-sendiri. Harusnya kan jadi satu kesatuan dalam satu tender, mulai dari TPS sampai pasar itu berdiri tegak, supaya efisien dan anggaran tidak bengkak,” ujar Budi Leksono saat memberikan keterangan kepada media, Selasa (20/1).
Kepastian untuk Pedagang
Kritik keras juga dialamatkan pada lambatnya proses lelang. Hingga saat ini, belum ada pemenang tender untuk pembangunan pasar induk, padahal pedagang sangat membutuhkan kepastian. Ketidakjelasan ini dianggap bisa menelantarkan para pedagang yang sudah ada.
“Ini lucu, anggaran dipisah-pisah tapi sampai sekarang pemenangnya belum ada. Pedagang butuh kepastian. Jangan sampai revitalisasi ini justru membuat kondisi pasar semakin carut-marut,” tegasnya.
Budi juga menyinggung hasil revitalisasi di Pasar Kembang yang dinilainya tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan. Ia menyebut pengerjaannya hanya terlihat seperti “tambal sulam” tanpa perbaikan pondasi yang signifikan.
Penyertaan Modal dan Pasar Mangkrak
Terkait penggunaan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surabaya yang mencapai puluhan miliar rupiah, Budi meminta adanya pengawasan ketat. Ia melihat kinerja pengelola pasar belum maksimal, terbukti dengan adanya beberapa pasar yang mangkrak dan justru beralih fungsi menjadi hunian warga.
“Kacamata saya melihat ini masih amburadul. Penyertaan modal ini harus benar-benar efisien. Saya sering sampaikan, banyak pasar yang mangkrak, bahkan ada yang sudah ditempati warga untuk hunian. Ini kan salah peruntukan,” tambahnya.
Rekomendasi Dewan
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih jeli dan tegas dalam mengawasi kinerja jajaran direksi pasar. Ia mendesak adanya sanksi atau punishment jika target tidak tercapai.
“Pemerintah Kota harus tegas, harus ada punishment. Jangan main-main, karena ini menyangkut estetika kota sekaligus kepentingan ‘perut’ rakyat. Jangan sampai setelah pasar jadi, pedagang asli justru tersisih oleh pedagang baru. Satgas harus turun tangan agar tidak terjadi kesemrawutan lebih lanjut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, progres realisasi ketiga pasar yang menelan anggaran sekitar Rp 22 miliar tersebut masih terus menjadi sorotan legislatif demi memastikan uang rakyat digunakan secara tepat sasaran. (*)
