KabarBaik.co – NGO Migrant Care Jember menggelar dialog Pemilu Kepala Daerah 2024 yang membahas soal Visi Misi Kandidat terkait Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya.
Acara itu juga dihadiri Cabup Nomor Urut 02 Gus Fawait dan Cabup Nomor Urut 01 Hendy Siswanto untuk diajak membahas sejauh mana perlindungan terhadap PMI di wilayah Jember.
Ketua NGO Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto mengatakan, selama ini para pekerja migran dalam bekerja belum mendapat perlindungan yang jelas dalam bentuk regulasi yang tepat di tingkat daerah.
“Salah satu problemnya adalah soal pendataan atau soal administrasi. Jadi orang (pekerja migran) dikatakan unprosedural, menurut saya itu satu hal yang kontradiktif,” kata Bambang saat dikonfirmasi usai acara dialog di Aula Royal Hotel, Kecamatan Sumbersari, Jember, Senin (21/10).
Menurut Bambang, yang dinilai sebagai suatu hal kontradiksi adalah di kala calon pekerja migran menyiapkan segala persyaratan untuk kemudian menjadi syarat bisa bekerja di luar negeri.
“Analoginya, siapa sih yang gak kepingin jadi pekerja migran aman gitu. Maka dia mengurus yang namanya paspor atau visa ke lembaga negara yang namanya imigrasi. Sudah dapat misalnya, begitu masuk ke Juanda misalnya, ke bandara, kan itu ada screening. Nah kalau misalnya lolos dan dia menjadi dianggap tidak berdokumen, kan jadi aneh. Yang ngeluarin, yang screening kan pemerintah atau institusi negara,” terang Bambang.
“Kedua misalnya ada situasi khusus, misalnya di negara penempatan dokumen-dokumen itu dirampas, atau ditahan oleh majikannya. Akhirnya dia harus kabur, akhirnya dia menjadi unprosedural,” sambungnya.
Terkait persoalan ini, menurut Bambang, harusnya negara hadir untuk melindungi rakyatnya.
“Karena prinsipnya, apakah itu (pekerja migran) prosedural atau unprosedural. Mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Mau berdokumen prosedural atau itu (unprosedural), ya itu problem yang di luar kuasa mereka kan. Dia sudah ngurus, sudah dapat paspor, tiba-tiba di negara penempatan, loh ini paspormu loh, paspor kunjungan, bukan paspor bekerja. Ini menjadi catatan, sehingga kami anggap masih ada yang perlu dibenahi, dan di masyarakat (soal regulasi) ngambang,” ulasnya.
Dengan persoalan itu, kata Bambang, pihaknya berharap lewat visi dan misi cabup yang berkontestasi dalam Pilkada 2024 untuk menjadi perhatian dan dapat menjadi turunan regulasi.
“Makanya kami menitipkan visi-misi kami tadi itu, concern kami, itu kepada calon pemimpin kabupaten ini. Salah satunya dengan partisipasi aktif kami membantu penyelenggara pemilu misalnya dengan partisipatif begini. Jadi langsung menyampaikan unek-uneknya,” ujarnya.
Sementara itu, Cabup Nomor Urut 02 Gus Fawait berjanji akan memperhatikan persoalan yang dihadapi. Terlebih soal dilema pekerja migran prosedural dan unprosedural.
“Karena memang ini bentuk komitmen saya, bahwa ada keseriusan dari pemerintah yang akan datang untuk menangani terkait masalah PMI yang ada di Kabupaten Jember,” ujar Gus Fawait.
“PMI adalah pahlawan kita, pahlawan Kabupaten Jember, penyumbang devisa kita. Maka ke depan Perda yang terlambat di Jember ini harus kita bahas secepatnya, karena Perda menyangkut hajat hidup PMI sebagai pahlawan devisa kita,” sambungnya.
Sementara itu menurut Tim Pemenangan Paslon 01 Hanafi, yang mewakili Cabup Hendy Siswanto membeberkan persoalan pekerja migran di masa kepemimpinan Hendy sebagai Bupati Jember.
“Pak Hendy kebetulan ada agenda yang lebih awal, beliau sudah mengagendakan kegiatan di Mumbulsari dan itu sudah masuk dalam agenda yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Bukan berarti beliau tidak punya komitmen,” kata Hanafi.
“Buktinya Perda sudah disampaikan. Rancangan Perda sudah disampaikan ke DPRD, tinggal nanti Perda seperti apa. Apakah kemudian mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan stakeholder utama maupun stakeholder yang terkait dengan buruh migran,” sambungnya.
Terkait komitmen untuk nantinya melanjutkan pembahasan soal perlindungan terhadap pekerja migran, kata Hanafi, akan disampaikan kepada Cabup Hendy Siswanto. (*)
