KabarBaik.co – Lahan yang dulunya menjadi objek konflik agraria di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, kini berubah menjadi kawasan pertanian produktif. Tanah tersebut kini ditanami jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, mengatakan bahwa sertifikasi lahan menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria. Dengan kepastian hukum, lahan bisa dimanfaatkan untuk pertanian secara berkelanjutan.
“Tanah-tanah ini sudah memiliki kepastian hukum dari negara. Kini ditanami jagung yang masuk dalam program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden. Dan yang lebih menggembirakan, semua pihak mendukung: masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra swasta,” ujarnya, Jumat (4/7).
Yulia menekankan bahwa kegagalan banyak program pertanian seringkali bukan karena petani tidak bekerja, melainkan karena lahan yang digarap tak memiliki legalitas. Tanpa sertifikat, petani tidak bisa mengakses modal, asuransi, maupun perlindungan hukum.
“Dengan sertifikat, masyarakat berani tanam, punya pegangan, dan tidak diganggu. Reforma agraria bukan hanya bagi-bagi sertifikat, tapi bagaimana tanah itu hidup dan produktif,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN juga melibatkan mitra swasta melalui sistem pemberdayaan berbasis closed loop. Skema ini menjamin hasil panen petani tidak jatuh ke tengkulak, sebab harga jual tetap stabil.
“Tadi kita dengar langsung testimoni petani. Mereka senang karena harga jagung stabil, tidak ada kekhawatiran saat panen raya,” katanya.
Kepala BPN Kabupaten Blitar Barkah Yoelianto, menambahkan bahwa total lahan yang disertifikasi di Desa Soso mencapai 64,74 hektare, terbagi dalam 944 bidang tanah, dan telah diberikan kepada 528 kepala keluarga sejak 2022.
“Lahan-lahan itu masih dimanfaatkan dengan baik, utamanya untuk pertanian. Tanaman utama adalah jagung, tapi ada juga ketela dan tanaman lainnya,” pungkasnya.(*)
