KabarBaik.co – Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM) alas kaki meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Sebagai unit di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, BPIPI memiliki tugas utama meningkatkan daya saing nasional melalui pemberdayaan IKM di sektor alas kaki.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2024, BPIPI bertanggung jawab memfasilitasi IKM dalam mengembangkan keterampilan, manajemen, inovasi, serta pemasaran produk mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwas (2014) yang menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia tangguh dan inovatif untuk meningkatkan daya saing usaha kecil.
Namun, tahun 2025 membawa tantangan baru bagi BPIPI. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah berdampak signifikan pada program-program yang biasa dilakukan BPIPI, seperti kompetisi Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC), inkubator bisnis alas kaki, dan pendampingan langsung bagi IKM. Meski demikian, BPIPI tidak tinggal diam.
Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, BPIPI mengadopsi pendekatan inovatif dengan menyelenggarakan kelas pendampingan secara daring. Program ini memiliki syarat khusus, seperti kepemilikan peralatan untuk pembuatan desain dan pola. Pada Batch 1 yang berlangsung 23-29 April 2025, pendampingan desain dan pola alas kaki diikuti oleh 10 peserta dari berbagai provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, NTB, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
Agung, salah satu peserta dari Jawa Timur, menyebutkan bahwa kendala utama dalam pelatihan daring adalah masalah sinyal. “Namun, jika ada materi yang terlewat, kami dapat langsung bertanya kepada instruktur,” kata agung saat dikonfirmasi, Jumat (2/5).
Ia juga mengapresiasi pelatihan daring yang memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pelatihan secara tatap muka karena keterbatasan waktu dan jarak.
Sementara itu, Kharis, panitia pelatihan, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan pelatihan daring adalah keterbatasan instruktur dalam memeriksa hasil peserta secara langsung. “Instruktur hanya bisa menilai melalui gambar, sehingga detail desain mungkin kurang terperhatikan,” ujarnya.
Pada Batch 2 yang dijadwalkan pada Mei 2025, tema pendampingan akan difokuskan pada teknisi mesin jahit dan teknologi produksi alas kaki. Program ini diharapkan terus memberikan dampak positif bagi IKM alas kaki untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Konsep pemberdayaan yang diterapkan BPIPI juga selaras dengan teori Kapabilitas dari Amartya Sen, yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan. Dengan pendidikan, pendampingan, dan pelatihan yang diberikan, BPIPI berupaya meningkatkan kapabilitas pelaku usaha agar mampu bersaing dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.
Melalui upaya tersebut, BPIPI membuktikan eksistensinya sebagai lembaga yang adaptif dan inovatif di tengah kebijakan efisiensi. Kehadiran BPIPI menjadi bukti nyata dukungan pemerintah dalam mendorong kemajuan IKM alas kaki Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
