KabarBaik.co – Proses seleksi direktur utama PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) memasuki tahap krusial. Sebanyak enam kandidat resmi lolos seleksi administrasi dan akan menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada 9–10 September 2025.
Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel), Budi Sukisna, memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas, komisaris, maupun direksi BUMD.
Keenam kandidat yang melaju ke tahap UKK yaitu Lilik Budi Witoyo, Moh Nur Faqih, Gatot Suharto Hari Muslimin, Jaswadi, Muhammad Ali Imron, dan Yenni Dahlia Ekawati.
“Mereka adalah para profesional yang akan memperebutkan posisi strategis untuk memimpin PT BBS,” ujar Budi yang juga menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Pemkab Bojonegoro, Rabu (3/9).
Pada 9 September, lanjut Budi, para kandidat akan mengikuti ujian tertulis, presentasi makalah, serta pemaparan rencana bisnis perusahaan yang dilanjutkan dengan sesi wawancara. Tes psikologi untuk mengukur kompetensi dan kecocokan karakter akan digelar sehari setelahnya.
Budi menegaskan, mekanisme seleksi ini dirancang untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan visioner. “Tim UKK akan menilai hasil seleksi, kemudian menyerahkannya kepada pansel. Kandidat yang memenuhi syarat akan melangkah ke wawancara akhir bersama kepala daerah,” jelasnya.
Panitia seleksi melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, akademisi, serta pejabat pemerintah provinsi guna menjamin objektivitas dan kualitas proses seleksi.
PT BBS merupakan BUMD dengan fokus usaha utama di sektor minyak dan gas (migas). Perusahaan ini memiliki misi strategis untuk menangkap peluang industri migas yang terus berkembang di Bojonegoro, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengelolaan sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro juga ikut ditangani PT BBS. Komisi B DPRD Bojonegoro beberapa Minggu lalu telah menemukan potensi kerugian produksi hingga 550 barel per hari (bph) yang dikhawatirkan menggerus pendapatan daerah usai pihak dewan melakukan sidak ke sumur minyak tradisional Wonocolo. (*)
