KabarBaik.co – Dirasa perlu ada perbaikan soal Perda Layak Anak, PC Kopri PMII Jember melakukan audiensi dengan Bupati Jember, Hendy Siswanto, Sabtu (21/9).
Menurut Ketua PC Kopri PMII Jember, Isna Asaroh, ada berbagai aspirasi terkait beberapa indikator yang perlu diperbaiki. Meskipun, penerapan Perda Kabupaten Layak Anak itu telah diterapkan sejak 14 April 2023 lalu.
“Tadi kita membahas banyak tentang penerapan Perda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember yang sudah kurang lebih satu tahun ini,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pihaknya juga menyoroti beberapa masalah seperti angka putus sekolah dan pernikahan dini yang cukup tinggi di Jember.
“Memang faktanya putus sekolah maupun pernikahan dini itu paling sering ditemukan di pelosok desa,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan hal yang menjdi fokusnya, yakni angka stunting, karena masih tertinggi di Jawa Timur.
“Kemudian juga ada angka stunting yang masih tinggi di Jember dan bahkan menjadi nomor satu di Jawa Timur, dan itu jadi salah satu aspirasi kami,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto mengaku sangat bangga atas kepedulian mahasiswa. Karena keterlibatan anak muda sangat dibutuhkan dalam evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Pertama saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari PMII, khususnya Kopri, dan ini suatu kebanggaan buat kami karena mereka semua adalah penerus-penerus bangsa,” ungkap Hendy.
Ia menuturkan bahwa capaian terkait Perda Kabupaten Layak Anak menunjukkan hasil positif yang cukup signifikan.
“Kalau buat kami capaian itu adalah sekadar capaian saja. Tapi esensinya adalah praktik lapangannya, harus betul-betul konkret,” kata Hendy.
Pemkab Jember sendiri, kata Hendy, sudah mengerjakan seluruh indikator yang menjadi dasar penilaian sebagai Kabupaten Layak Anak, meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal.
“Yang penting dalam hal ini, capaian positifnya sudah ada. Karena untuk mencapai Kabupaten yang Layak Anak, termasuk akses yang tidak sekolah, termasuk akta kelahiran. Semua ini adalah bagian dari kerja kita bersama-sama, bukan hanya Pemkab,” pungkas Hendy. (*)
