Forum Guru Swasta di Bojonegoro Datangi DPRD, Ini Aspirasi yang Mereka Perjuangkan

oleh -1338 Dilihat
IMG 20250109 WA0004

KabarBaik.co – Forum Guru Swasta Nasional (FGSN) meluruk kantor DPRD Bojonegoro, Kamis (9/1).  Kedatangan perwakilan ribuan guru swasta di Kabupaten Bojonegoro itu meminta Komisi C DPRD Bojonegoro memfasilitasi agar mereka bisa lolos rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro mendatangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Aan Syahbana. Keduanya diminta untuk duduk bersama membahas keinginan ribuan guru swasta tersebut.

“Kami minta guru yang sudah berstatus pasing grade pada seleksi PPPK Tahun 2023 meminta langsung diangkat tanpa tes dan langsung mendapatkan penempatan layaknya PPPK tahun 2021,” kata Koordinator FGSN, Elys Nurhayati, Kamis (9/1).

Permintaan itu hendak disuarakan di Jakarta bersama para guru swasta lainnya secara serentak dari seluruh Indonesia pada 3 Februari 2025 mendatang. Aksi damai itu dilatarbelakangi oleh kekecewaan karena berlawanan dengan hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hadir pada waktu itu perwakilan dari guru dan perwakilan dari dinas pendidikan, BKPP, beserta Komisi C DPRD Bojonegoro.

Pada pertemuan itu disebutkan bahwa guru swasta yang sudah memiliki sertifikat pendidikan bisa daftar di gelombang 2 pada seleksi PPPK guru tahun 2024. Tetapi yang terjadi dalam pelaksanaanya formasi PPPK guru gelombang 2 juga tidak bisa mendaftar.

Menurut Elys, dari 1.157 guru swasta dengan status lulus passing grade tahun 2023 itu ada yang berusia 59 tahun dan telah mengajar puluhan tahun. Gaji yang diterima pun jauh dari standar kehidupan layak. “Kami mohon dukungan dari Dinas pendidikan dan dari BKPP Bojonegoro, karena kami sebagai warga negara dan sebagai guru yang sudah masuk dapodik secara nasional mempunyai hak yang sama untuk menjadi PPPK,” ujar Elys.

Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Nur Sujito memberikan dukungan kepada FGSN untuk urusan koordinatif dan administratif. Sedangkan, Kepala BKPP Aan Syahbana menyampaikan tentang aturan seleksi PPPK gelombang ke 2. Mengacu pada ketentuan sebelumnya sesuai KepmenPANRB No. 348/2024 bahwa terakhir PPPK pendaftarannya bisa diikuti oleh lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang terdaftar pada pangkalan data PPG Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi.

“Terkait teknisnya dijelaskan pada Surat Edaran Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan, pihaknya memberikan dukungan secara kongkret kepada para guru. Bentuknya berupa surat dukungan yang dikeluarkan DPRD untuk disampaikan ke Komisi II dan Komisi X DPR RI agar para guru swasta mendapatkan prioritas dalam rekrutmen PPPK. “Kami juga dukung secara pendanaan tapi dari kantong pribadi kawan-kawan di DPRD Bojonegoro,” tegasnya.

Disinggung terkait guru swasta yang terkendala regulasi, dia menyebut hal itu menjadi domain pemerintah pusat. Namun, dia siap memberikan dukungan. Termasuk revisi Undang-Undang (UU) ASN. “Makanya mereka (para guru swasta) berangkat ke Jakarta salah satunya menyuarakan itu ke DPR sebagai salah satu lembaga decision maker yang ikut membuat UU (ASN) itu,” tandasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel kabarbaik.co yang lain di Google News

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam WhatsApp Channel KabarBaik.co. Melalui Channel Whatsapp ini, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita penting dan menarik. Mulai kriminalitas, politik, pemerintahan hingga update kabar seputar pertanian dan ketahanan pangan. Untuk dapat bergabung silakan klik di sini

Penulis: Shohibul Umam
Editor: Hairul Faisal


No More Posts Available.

No more pages to load.