KabarBaik.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember jelaskan alasan mengkritik Wakil Bupati (Wabup) Djoko Susanto soal ketidakhadiranya di rapat Paripurna.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember Nurhuda Candra Hidayat mengatakan bahwa kritik keras terhadap Wabup saat penyampaian Pandangan Akhir (PA) di paripurna itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
“Karena banyak masyarakat menanyakan kenapa Pak Wabup jarang hadir ke agenda-agenda kabupaten, termasuk rapat paripurna,” kata Candra, Jumat (8/8).
Pihaknya juga menyampaikan faktanya selama ini memang Wabup sangat jarang menghadiri rapat paripurna.
“Sejak Wabup menjabat, itu ternyata 11 kali tidak hadir dari 13 kali paripurna. Artinya hanya dua kali kehadirannya,” jelasnya.
“Kami mencoba menelusuri apa yang menyebabkan Wabup tidak hadir. Ternyata ketika kami melihat undangan, Beliau terundang dalam rapat Paripurna,” tambahnya.
Menurut Candra agenda rapat paripurna merupakan acara penting, karena merumuskan kebijakan yang tujuanya untuk masyarakat.
“Bagi kami, agenda rapat Paripurna merupakan acara penting. Di kegiatan itulah kita membuat kebijakan terkait hajat hidup masyarakat Jember,” jelasnya.
“Saya juga berpikir jika Wabup tidak hadir dalam rapat paripurna, maka siapa yang akan membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan. Terutama dalam menanggapi masukan-masukan dari seluruh Fraksi di DPRD Jember,” imbuhnya.
Legislator muda itu menambahkan, jika Wabup beralasan tidak hadir karena tidak diundang, hal itu belum tentu benar karena dalam surat undangan ke Bupati berisi Wabup juga terundang.
“Kemudian ada tanggapan kalau beliau tidak terundang. Ternyata, saat kami cek ulang di surat undangan beberapa kali terkait, ternyata Wabup terundang juga,” ungkapnya.
Chandra menegaskan, Fraksi PKB tidak mungkin menyampaikan kritik tajam tanpa analisis yang matang. Apalagi, masyarakat Jember meletakkan harapan besar untuk Jember lebih baik pada periode pemerintahan yang sekarang.
“Kami menyampaikan kritik terhadap Wabup saat PA berdasarkan data. Kami tidak mungkin menyampaikan pandangan tanpa analisis data yang matang,” tuturnya.
“Selain itu, kami juga ingin Wabup berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk dalam proses perumusan Perda, APBD dan pembentukan P-APBD,” pungkasnya. (*)
