KabarBaik.co – Suasana internal DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan tengah memanas. Hal itu setelah DPD Golkar Jawa Timur menunjuk M. Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Pasuruan sejak 18 Oktober lalu. Sejumlah kader mempertanyakan dasar keputusan tersebut.
Mantan Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Pasuruan, Wahyudi, menilai penunjukan tersebut tidak sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 2 Tahun 2020, terutama soal aturan peralihan. Menurutnya, pengurus sebelumnya sudah menyiapkan agenda musyawarah daerah (musda) sebelum masa jabatan berakhir.
“Pada 2 September kami sudah ajukan jadwal musda pada 28 September 2025, dengan asumsi masih ada waktu cukup sampai masa kepengurusan berakhir 17 Oktober. Tapi tidak ada respons,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, pihaknya juga sempat memperbarui surat pengajuan jadwal tersebut, namun tetap tidak mendapat tanggapan dari DPD Golkar Jawa Timur. “Ternyata di tanggal 18 Oktober langsung ditunjuk Plt. Padahal dalam juklak itu sudah jelas, masa bakti yang habis otomatis diperpanjang sampai musda terselenggara, tanpa perlu pembaruan SK,” tegasnya.
Wahyudi mengingatkan, penunjukan Plt hanya bisa dilakukan jika ketua sebelumnya berhalangan tetap seperti meninggal dunia, sakit permanen, atau melakukan pelanggaran berat. Itu pun harus persetujuan DPP Partai Golkar. “Kalau toh ada pelanggaran berat pun harus melalui proses dan putusan yang jelas. Tidak bisa hanya berdasar prasangka. Harus ada tahapan peringatan tertulis sesuai peraturan organisasi,” ujarnya.
Menanggapi persoalan itu, M. Syaifullah saat berkunjung ke Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa musda akan dilakukan secepatnya. Sebelum itu dilaksanakan, dirinya menjabat sebagai Plt ketua. “Kita akan lakukan secepatnya dan sudah kita siapkan, saya hanya sementara jadi Plt,” tutupnya. (*)
