KabarBaik.co, Surabaya – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan seluruh pemerintah daerah segera menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kebijakan ini dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan rumah rakyat sekaligus menggerakkan sektor properti nasional. Dalam pertemuan dengan pelaku industri properti di Surabaya, Minggu (3/5), Maruarar—yang akrab disapa Ara—menyampaikan bahwa aturan pembebasan biaya PBG dan BPHTB sejatinya telah berlaku sejak November 2024.
Karena itu, ia meminta kepala daerah, khususnya di Jawa Timur, untuk segera menyelaraskan implementasinya di lapangan. Ara juga mendorong asosiasi pengembang agar berperan aktif mengawal kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara organisasi pengembang dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
“Ketua organisasi harus punya daya dorong terhadap aspirasi rakyat. Segera lakukan komunikasi dengan gubernur, wali kota atau bupati,” tegasnya dalam Forum Diskusi Apartemen dan Perumahan Subsidi di Jawa Timur.
Selain percepatan regulasi, Ara mengingatkan pentingnya integritas pelaku usaha di sektor perumahan. Menurutnya, kepercayaan publik harus dijaga melalui kualitas pembangunan, seiring dengan dukungan terhadap program rumah subsidi pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian PKP, realisasi pembangunan rumah subsidi di Jawa Timur pada 2025 mencapai sekitar 18.361 unit. Meski demikian, capaian tersebut masih menempatkan provinsi ini di peringkat kelima secara nasional, padahal jumlah penduduknya merupakan yang terbesar kedua di Indonesia.
Ara juga menyinggung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta rumah. Di Jawa Timur, program ini akan diperkuat melalui kegiatan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu dengan target lebih dari 30 ribu unit pada tahun ini.
“Besok kita mulai di Madura, Surabaya, dan merata ke seluruh kabupaten/kota. Ini bagian dari komitmen agar rakyat punya rumah layak huni,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Muhammad Ilyas, menyambut positif kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB. Ia menilai langkah tersebut sebagai terobosan besar dalam sektor properti nasional. “Selama ini belum pernah ada pembebasan PBG. Sekarang bisa dinikmati masyarakat, termasuk berpenghasilan menengah. BPHTB juga demikian,” katanya.
Namun demikian, Ilyas mengakui implementasi kebijakan tersebut di daerah belum sepenuhnya merata. Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur masih belum menjalankannya secara optimal. Ia pun berharap adanya dorongan lebih kuat dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi.
Dengan sekitar 600 anggota, REI Jawa Timur menyatakan siap mendukung percepatan program perumahan rakyat. Menurut Ilyas, sinergi antara pemerintah dan pengembang menjadi kunci agar target nasional dapat tercapai. “Kami mengharapkan solusi terbaik agar program pemerintah, baik ketahanan pangan maupun pembangunan 3 juta rumah, bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor properti, termasuk persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang dinilai turut memengaruhi ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan. (*)
