KabarBaik.co, Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pengentasan kemiskinan di daerah tidak bisa lagi dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah pembangunan yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi NTB kini menyiapkan pola orkestrasi pembangunan desa berbasis sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani Mataram, Senin (25/5).
Kegiatan bertema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia” tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam arahannya, Iqbal menyoroti masih banyaknya program bantuan pemerintah, NGO internasional maupun sektor swasta yang masuk ke desa tanpa koordinasi yang jelas sehingga dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dinilai belum maksimal.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Menurutnya, desa tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. “Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujarnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di setiap desa sekaligus memetakan persoalan spesifik yang dihadapi masyarakat. Program itu juga dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal desa.
Iqbal mengakui kondisi fiskal NTB saat ini tengah mengalami tekanan akibat menurunnya transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, program pembangunan desa tetap dipertahankan sebagai prioritas utama pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut anggaran Program Desa Berdaya Tematik tahun 2026 yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp 128 miliar. Jika dikombinasikan dengan program OPD dan dukungan berbagai pihak lainnya, total anggaran yang berputar di desa diperkirakan melampaui Rp 500 miliar.
“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp 128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp 500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.
Gubernur juga mengingatkan kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan tata kelola anggaran yang transparan, kreatif dan berorientasi jangka panjang. Menurutnya, dana yang masuk ke desa harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru secara berkelanjutan.
“Dana Rp 300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Iqbal meminta seluruh desa di NTB menunjukkan tata kelola program yang baik agar semakin dipercaya mendapatkan dukungan pembangunan pada masa mendatang. “Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (*)
