KabarBaik.co – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan persampahan pada tahun ini. Penanganan yang terukur dan terintegrasi ditargetkan mampu mengakhiri ketergantungan pada penetapan status darurat sampah di masa mendatang, khususnya untuk wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat.
“Target kita jelas, penyelesaian jangka pendek harus tuntas tahun ini, sehingga tidak perlu lagi menetapkan status darurat sampah ke depan,” kata Iqbal, Rabu (21/1).
Penegasan tersebut disampaikan Iqbal saat memimpin rapat koordinasi penanganan persampahan yang dihadiri Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan Lalu Moh Faozal di ruang kerjanya, Rabu (21/1).
Pemprov NTB menyiapkan langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan persoalan persampahan yang melibatkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok.
Iqbal menjelaskan penanganan sampah dilakukan melalui dua skema utama, yakni solusi jangka pendek berupa perluasan landfill dan solusi jangka panjang melalui penerapan teknologi waste to energy (WTE). Solusi jangka pendek dinilai sangat mendesak untuk memastikan layanan persampahan tetap berjalan hingga sistem pengelolaan permanen dapat diwujudkan.
“Untuk jangka pendek, kita tidak punya pilihan selain memperluas landfill. Ini harus segera dikerjakan agar tidak terjadi krisis sampah berulang,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan perluasan landfill akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang telah siap secara teknis. Langkah ini diharapkan mampu menambah daya tampung TPAR Kebon Kongok hingga sekitar dua tahun ke depan. Di sisi lain, Pemprov NTB juga mendorong percepatan realisasi WTE sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Menurut Iqbal, sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal pembangunan fasilitas WTE. Saat ini, Pemprov NTB tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelaraskan regulasi, mengingat TPAR Kebon Kongok melayani dua daerah sekaligus, yakni satu kota dan satu kabupaten.
Dalam skema pembiayaan penanganan jangka pendek, disepakati pembagian beban anggaran dengan proporsi 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Pemkot Mataram, dan 20 persen Pemkab Lombok Barat. Pemprov juga memastikan anggaran pembebasan lahan pendukung telah disiapkan guna mempercepat pelaksanaan program tersebut. (*)
