KabarBaik.co- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut angkat bicara soal desakan ribuan warga yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dia menegaskan, mekanisme pemberhentian kepala daerah sudah diatur undang-undang. Dan, mekanismenya harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD,” kata Luthfi kepada wartawan seusai memantau kegiatan Cek Kesehatan Gratis di Universitas Diponegoro, Rabu (13/8).
Luthfi mengingatkan, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Namun demikian, tidak boleh dilakukan secara anarkistis, memaksakan kehendak, atau mengganggu kepentingan umum. “Harus sesuai ketentuan hukum atau undang-undang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menanggapi muncu aksi besar-besaran warga Pati yang memadati kawasan Alun-alun dan gerbang Pendopo Kabupaten. Mereka bergerak memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kenaikan itu disebut tak berlaku untuk semua objek pajak, sebagian hanya naik 50 persen. kemarahan warga dipicu komentar kontroversi Bupati Sudewo. Dia seolah menantang masyarakat dengan mempersilakan aksi unjuk rasa, walaupun jumlahnya 5.000 atau 50.000 orang sekalipun.
Pernyataan itu seolah bensin menyiram bara. Warga bergerak. Sindiran balik warga pun hadir dalam bentuk donasi air mineral kemasan dus yang ditumpuk di sepanjang trotoar depan pendopo. Dalam perkembangannnya, suasana kian memanas. Terjadilah aksi massa besar, Rabu (13/8). Namun, unjuk rasa itu tidak terkendali. Pelemparan-pelemparan ke arah petugas yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata hingga massa bubar. Korban luka berjatuhan.
Baca Juga: Belajar PBB Pati: Saat Pajak Naik, Kepercayaan Runtuh
Luthfi juga mengingatkan Bupati Pati dan jajaran Muspida untuk menyerap aspirasi rakyat sambil menjaga stabilitas. “Salah satu faktor penentu investasi adalah situasi kondusif. Saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah punya budaya tepo seliro dan gotong royong yang tinggi,” ujarnya. (*)
