KabarBaik.co – Keputusan Pemkab Jember melakukan penundaan pencairan Bansos yang termasuk insentif guru ngaji masih menjadi perdebatan. Pasalnya, kebijakan itu dinilai merugikan rakyat, khusunya para guru ngaji. Apalagi penundaan itu dilakukan dengan alasan netralitas ASN di Pilkada 2024.
Merespon hal itu, salah satu guru ngaji di Jember, Siti Rohani mengatakan, selama ia mengajar memang tidak pernah berharap akan insentif tersebut. Namun, ia tak menampik dengan adanya insentif itu menjadi semangatnya untuk terus menularkam ilmu kepada murid-muridnya.
“Saya mengajar itu sudah 24 tahun dan itu secara sukarela, tidak pernah kepikirsn bakal ada honor atau insentif. Tapi ternyata pemerintah daerah peduli guru ngaji Jember. Itu jelas itu sebagai penyemangat saya untuk terus mengajar,” ujar wanita yang akrab disapa Ani itu, Selasa (22/10).
Perempuan 57 tahun itu mengungkapkan, selama ia menerima honor dari pemerintah, tidak semua digunakan untuk keperluan pribadi. Tapi ia justru menyisakan untuk kebutuhan santrinya.
“Jadi sebagian untuk kegiatan yang berhubungan dengan belajar santri, sepeti hataman atau misal ada acara-acara yang butuh biaya,” ucapnya.
Ani juga menyampaikan, selama ini tidak pernah menanyakan soal pencairan honor tersebut.
“Saya hanya menunggu saja, saya pasrahkan kapan pun cairnya. Tapi jika memang di tahun 2024 ini ada, harus disalurkan dengan benar,” ungkap Ani.
Disinggung soal penundaan pencairan karena adanya Pilkada, ia mengaku kecewa karena tidak ada hubungannya honor guru ngaji dengan politik.
“Soal itu jujur saya kaget karena baru tahu kalau pendundaan itu karena urusan politik. Kalau bisa jangan diseret-seret ke ranah itu,” jelasnya.
“Saya sudah terima honor ini sebanyak 2 kali tahun 2022 dan 2023, untuk 2024 memang belum. Tapi kalau sampai ditunda hanya karena Pilkada ya saya terus terang kecewa,” tambahnya.
Selain itu, ia menyayangkan insentif yang biasanya bermanfaat ketika dicairkan, justru menimbulkan tanda tanya apabila dikaitkan dengan Pilkada.
“Jika peduli ke guru ngaji Jember pemerintah harus melek. Karena honor guru ngaji ini sudah menjadi kewajiban agar diberikan dengan benar. Jangan membuat timbulnya prasangka-prasangka buruk, terlebih saat ini dikaitkan dengan politik,” jelasnya.
Ani berharap pemerintah daerah segera mencairkan insentif tersebut agar manfaatnya bisa juga dirasakan oleh guru ngaji di Jember.
“Meskipun saya yakin guru ngaji tidak pernah menagih itu, tapi kalau anggarannya sudah ada kenapa tidak segera, ditambah penundaannya yang menurut saya tidak pro rakyat,” pungkasnya. (*)
