KabarBaik.co, Jakarta – Nasib keberangkatan 221.000 calon jemaah haji Indonesia kini berada di fase paling kritis. Pemerintah Indonesia dan DPR RI dihadapkan pada keputusan penting: apakah operasional Haji 1447 H akan tetap diberangkatkan secara penuh, ditunda, atau dibatalkan akibat eskalasi perang di Timur Tengah. Beberapa pihak memperkirakan keputusan itu akan diambil paling lambat pada Senin (30/3), mengingat keberangkatan kloter perdana dijadwalkan pada 20 April.
Dengan demikian, hanya tersisa enam hari bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI untuk melakukan penilaian risiko terakhir. Meski persiapan fisik calon jemaah disebut sudah mencapai 95 persen, ancaman di ruang udara internasional memaksa pemerintah bekerja ekstra keras mengevaluasi jalur penerbangan. Keputusan penting ini diharapkan memberikan kepastian bagi ratusan ribu jemaah yang saat ini diliputi kecemasan.
Dalam rapat bersama DPR sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI, KH Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah mitigasi, antara lain:
Skenario “Koridor Selatan” (Jalur Afrika)
Penerbangan haji akan dialihkan memutar melalui Samudra Hindia ke arah Afrika Timur. Meski menambah waktu tempuh 2–3 jam, jalur ini dianggap relatif lebih aman dari risiko konflik udara.
Pertama, Opsi refund penuh dan reinvestasi: Belajar dari pengalaman 2020, pemerintah menjamin hak finansial jemaah. Jika perang memaksa pembatalan, calon jemaah haji berhak menarik kembali biaya pelunasan secara penuh tanpa kehilangan nomor antrean, atau membiarkannya dikelola BPKH untuk keberangkatan tahun berikutnya.
Kedua, Penundaan parsial
Jika risiko meningkat, pemerintah dapat membatasi keberangkatan bagi jemaah lansia dan mereka yang termasuk risiko tinggi (risti) untuk mempermudah mobilisasi darurat di Tanah Suci.
Ketiga, Seluruh skenario mitigasi tersebut akan difinalisasi dalam rapat koordinasi bersama DPR RI berikutnya. Rapat ini akan menentukan apakah kloter pertama tetap diberangkatkan pada 20 April atau ada penyesuaian jadwal. Pemerintah juga mengimbau calon jemaah haji untuk tetap tenang dan fokus pada persiapan seperti manasik dan kesehatan fisik.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, menegaskan pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi penyelenggaraan haji di tengah konflik Timur Tengah. Bahkan, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan meniadakan penyelenggaraan haji demi keamanan jemaah.
“Kita terus memantau perkembangannya. Saya juga terus mengikuti dan merancang beberapa rencana. Plan A, Plan B, Plan C, yang nanti disampaikan kepada Bapak Presiden untuk pengambilan keputusan,” ujar Muhadjir kepada wartawan saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).
Muhadjir menegaskan, aspek keamanan selalu menjadi prioritas utama. Ia pun mengutip Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196: “Wa atimmul-hajja wal-umrata lillah, fa’in uḥṣirtum famastaisara minal-hady.” Maksudnya, jika jalannya ibadah terganggu atau tidak aman, haji tidak boleh dilaksanakan. “Mudah-mudahan situasinya tidak sampai ekstrem, sehingga tidak ada haji sama sekali,” katanya.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, mengingatkan bahwa situasi geopolitik tidak seharusnya melemahkan kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. “Bangun optimisme dan persiapkan fasilitas negara secara optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukungnya,” ujarnya.
Ni’am menekankan, rencana penundaan keberangkatan jemaah haji 2026 tidak boleh membuat pemerintah mengendurkan persiapan. Energi pemerintah sebaiknya difokuskan untuk memastikan seluruh layanan bagi jemaah berjalan maksimal di tengah ketidakpastian situasi di Timur Tengah. (*)
