KabarBaik.co, Surabaya – DPD Partai Golkar Jatim memberikan perhatian khusus bagi DPD II Golkar Sumenep. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tercatat hanya Sumenep yang hingga saat ini belum melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).
Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi menyatakan pihaknya berkomitmen untuk segera menuntaskan agenda organisasi tersebut. Rencananya, jajaran DPD Jatim akan turun langsung ke ujung timur Pulau Madura tersebut setelah hari raya Idul Fitri.
“Kami berupaya menyegerakan Musda Sumenep setelah kunjungan usai puasa nanti. Tujuannya untuk bersahabat dengan geografis di sana. Kami ingin keputusan Musda dan kepengurusan baru nanti dapat diterima dengan baik oleh seluruh warga serta selaras dengan alam di Sumenep,” ujar Ali Mufthi usai Rapat Pleno Pembubaran Panitia Pelantikan dan Rakerda di kantor DPD Golkar Jatim, Sabtu (7/3) malam.
Target Rampung Juni 2026
Ali mengingatkan seluruh pengurus daerah untuk bergerak cepat menindaklanjuti hasil Rakerda. Ia mematok tenggat waktu hingga Juni 2026 agar seluruh tingkatan kepengurusan, mulai dari Musda (Kabupaten/Kota), Muscab (Kecamatan), hingga Musdes/Muslur (Desa/Kelurahan) sudah tuntas terbentuk.
Langkah ini diambil demi mengejar target elektoral DPP Partai Golkar sebesar 20 persen secara nasional pada pemilu mendatang.
“Seluruh struktural dan fungsional partai harus bergerak di semua lapisan dan membersamai masyarakat dalam segala dinamikanya. Kekuatan partai di daerah harus diperkuat agar secara elektoral makin diterima masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Genjot Keterwakilan Perempuan dan Kursi Legislatif
Selain masalah konsolidasi, Ali Mufthi juga menyoroti minimnya keterwakilan perempuan Golkar di DPRD Jatim. Dari hasil Pemilu 2024, Golkar meraih 15 kursi di tingkat provinsi, namun hanya dua kursi yang diisi oleh kader perempuan.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan keterwakilan perempuan di tingkat DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota yang dinilai sudah cukup baik. Ali berjanji akan memberikan perhatian khusus (treatment) agar keterwakilan perempuan pada Pemilu 2029 tidak sekadar memenuhi syarat normatif administratif.
“Saya sudah meminta Ketua KPPG Jatim untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap kader perempuan potensial yang siap ‘bertarung’. Kita ingin secara praksis keterwakilan mereka meningkat signifikan di tingkat provinsi,” jelasnya.
Menyongsong kontestasi mendatang, Golkar Jatim juga tengah melakukan pemetaan (mapping) intensif di 14 daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur untuk mencari celah penambahan kursi legislatif di wilayah-wilayah potensial. (*)
