KabarBaik.co – Maraknya emak-emak terjerat pinjaman bank titil akhir-akhir ini yang terjadi di Desa Lebaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, membuat pemangku wilayah harus ikut menyelesaikan perkara perbankan.
Bahkan, para juru tagih dari bank yang memberikan pinjaman harus ektra dalam melakukan tagihan yang harus dibayarkan setiap minggu dan bulan yang telah disepakati. Perkara ini membuat pemangku wilayah, Camat Purwodadi Mokhamad Sugiarto harus melakukan sosialisasi ke desa-desa agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayahnya.
“Setelah adanya perkara ibu-ibu terlilit hutang bank titil di desa, maka setiap kegiatan kita sisipi sosialisasi masalah perbankan resmi,” kata Sugiarto, Rabu (11/6).
Sugiarto mengingatkan warga agar memilih bank resmi dalam mengajukan pembiayaan, seperti salah satu contohnya BTPN Syariah. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan regulator keuangan. “Pilihlah bank resmi yang jelas sudah diawasi sistem pelayanannya kepada nasabah,” tegas Sugiarto.
Tak hanya itu, Sugiarto juga mengimbau seluruh warga untuk menggunakan dana pinjaman dari bank untuk kegiatan produktif agar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi keluarga. Selain itu, warga juga perlu mengikuti berbagai pola pendampingan yang dilakukan oleh bank resmi agar terus dapat mengembangkan usahanya.
“Saya juga mengimbau bagi warga yang sudah dapat pinjaman dari bank resmi agar dapat meningkatkan ekonominya dari usaha yang digelutinya,” tutur Sugiarto. Dia berharap warga membayar pinjaman ke bank tepat waktu. Sebab, jika tidak, maka nama nasabah akan masuk daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bayar angsuran harus tertib agar tidak diblacklist (masuk daftar hitam OJK), jika tidak membayar angsuran, ketika ingin menambah modal di kemudian hari bisa menjadi sulit,” papar Sugiarto.
”Bayangkan jika banyak warga Purwodadi lalai mengembalikan pinjaman, bukan tidak mungkin ke depannya pihak bank enggan kembali menyalurkan dana ke daerah kita,” tutup Sugiarto. (*)
