KabarBaik.co, Bojonegoro – Alokasi bantuan sosial (bansos) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Bojonegoro, mengalami penurunan tajam pada tahun ini. Jika pada 2025 anggarannya mencapai Rp 33,6 miliar, tahun ini jumlah tersebut anjlok menjadi hanya Rp 16,6 miliar.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto mengatakan, penurunan tersebut berdampak langsung pada bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT yang diterima buruh rokok dan petani tembakau. Menurutnya, pemangkasan ini tak lepas dari kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Sehingga alokasi bansos untuk buruh rokok dan petani tembakau ikut dipangkas,” jelas Agus, Sabtu (31/1).
Ia memaparkan, pada 2025 lalu total anggaran BLT DBHCHT Bojonegoro mencapai Rp 33,6 miliar, yang disalurkan kepada 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 petani tembakau. Namun pada 2026, anggaran tersebut turun menjadi Rp 16,6 miliar.
Meski begitu, jumlah penerima justru mengalami peningkatan. Tahun ini, total penerima bantuan mencapai 18.990 orang yang terdiri dari buruh rokok dan petani tembakau. “Jumlahnya memang naik, tetapi alokasinya turun,” ujarnya.
Agus menegaskan, data penerima bansos 2026 masih akan melalui proses verifikasi dan validasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi syarat serta menghindari adanya data ganda. “Verifikasi wajib dilakukan, agar tidak terjadi data ganda,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) SPSI Bojonegoro, Anis Yulianti, mengaku belum bisa memberikan banyak komentar terkait penurunan anggaran tersebut. “Saya masih menunggu keterangan yang jelas dulu kenapa bisa turun,” katanya singkat. (*)
