KabarBaik.co- Yandri Susanto, menteri Desa dan Daerah Tertinggal Kabinet Merah Putih, sedang menjadi gunjingan publik. Ini setelah politikus PAN itu terungkap mengedarkan undangan acara keluarga dengan menggunakan kop dan stempel resmi kementerian. Undangan itu antara lain ditujukan kepada para kepala desa, ketua RT-RW, hingga kader PKK dan Posyandu.
Nama Yandri membuat gaduh di sosial media setelah disentil Prof Mahfud MD. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menko Politik Hukum dan Keamanan itu mengunggah selembar surat berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Dalam unggahannya itu, Mahfud menyertkan narasi berikut.
Baca sampai Tuntas! Ini Pidato Menyala Prabowo Seusai Ucap Sumpah Janji sebagai Presiden
‘’Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kpd saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian,’’ tulis Mahfud dilansir di laman Instgaram, Selasa (22/10).
Kalau benar ada surat itu, lanjut Mahfud, maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga. ’’Termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan,’’ kata mantan Menteri Pertahanan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Surat berkop dan berstempel resmi menteri Desa dan Daerah Tertinggal tersebut bertanggal 21 Oktober 2024. Surat itu ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa, staf desa, ketua RT-RW, Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perihal surat undangan haul, hari santri dan tasyakuran.
Yandri bersama para anggota Kabinet Merah Putih baru dilantik Senin (21/10) kemarin. Sebelum melantik jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya. Di antara isi pesan dalam pidato yang banyak mendapat apresiasi masyarakat luas itu menyangkut soal perilaku pemimpin.
‘’Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat, kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat,’’ tegas Prabowo dalam salah satu bunyi pidato pertamanya yang disampaikan di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Minggu (20/10).
’’Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita,’’ sambungnya. (*)
