LAMONGAN – Inovasi yang digagas jajaran Pemkab Lamongan kembali meraih penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Terbaru, inovasi Olahan Limbah untuk Usaha Ternak dan Asuransi Sapi Peternak Sejahtera (Ombak Si Petra) yang digagas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Pemkab Lamongan meraih penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur tahun 2023.
Penghargaan diserahkan langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Sekda Lamongan Moh. Nalikan, Kamis (23/11/2023 di Kota Batu.
Moh Nalikan mengungkapkan, inovasi tersebut merupakan gabungan sektor peternakan dengan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan petani di Kabupaten Lamongan.
“Alhamdulillah hari ini saya mewakili Kabupaten Lamongan menerima penghargaan Top 30 KOVABLIK dari Pemprov Jawa Timur tahun 2023 atas Ombak Si Petra inovasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan,” kata Nalikan.
Ia menjelaskan, sebenarnya inovasi ini merupakan kombinasi dua sektor antara peternakan dengan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan peternak di Kabupaten Lamongan.
Dengan adanya inovasi Ombak Si Petra, kondisi unsur bahan organik tanah yang saat ini kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan, dapat berangsur-angsur dikembalikan kesuburan tanahnya.
Yakni melalui peningkatan kadar kesuburan tanah dengan pemberian pupuk organik hasil olahan pupuk kotoran hewan.
“Ombak Si Petra ini dapat memberikan kebermanfatan, dari kotoran ternak dapat di buat pupuk, hasil pertanian atau sampah pertaniannya bisa dijadikan pakan ternak,” tambah Nalikan.
Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Labupaten Lamongan, sebanyak 29 kelompok telah menerima bantuan sarpras pengolahan pupuk organik, yang tersebar di beberapa kecamatan.
Mulai dari Kecamatan Laren (1), Sukodadi (1), Solokuro (1), Paciran (1), Mantup (6), Modo (1), Sugio (1), Tikung (3), Sambeng (5), Kedungpring (1), Maduran (1), Bluluk (1), Brondong (1), Kembangbahu (2), hingga Ngimbang (2).
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur mengungkapkan, saat ini terjadi perubahan pandangan terhadap pemaknaan birokrasi. Dulu, birokrasi dianggap sebagai solusi pelayanan publik.
Seiring berjalannya waktu birokrasi dianggap sebagai penghambat. Namun, dengan adanya inovasi paradigma tersebut berubah, karena birokrasi ada karena menjadi solusi masyarakat berdasarkan tematik tertentu.
“Salah satu kata kunci untuk merubah birokrasi menuju solusi adalah inovasi. Birokrasi mendorong inovasi itu akan menghasilkan solusi. Tapi kalau birokrasi yang kemudian stagnan, tidak akan menghasilkan solusi,” tutur Wagub Emil.
Kepala Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kurniawan Hery Putranto dalam laporannya mengatakan, terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas guna peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu dari perubahan reformasi birokrasi reformasi (RB).
“Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dimana peningkatan kualitas pelayanan publik, ini merupakan salah satu area dari 8 area perubahan pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan efisien guna mencapai good government,” pungkasnya.(kb04)
