KabarBaik.co – Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan kendaraan hybrid hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi ramah lingkungan dan mendorong penggunaan kendaraan dengan emisi karbon rendah.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025. “Insentif ini diberikan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong terciptanya emisi karbon rendah dari kendaraan listrik dan hybrid,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (20/2).
Insentif sebesar 3% diberikan bagi kendaraan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) jenis full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid yang memenuhi kriteria rendah emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.
Dwi Astuti menjelaskan bahwa pemberian insentif ini diharapkan dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang signifikan bagi sektor industri pendukung. “Kami berharap kebijakan ini dapat menstimulasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai dan hybrid di Indonesia. Dengan insentif pajak ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan.
Salinan lengkap PMK Nomor 12 Tahun 2025 dapat diunduh melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan insentif ini, disarankan untuk memastikan kendaraan yang dibeli memenuhi persyaratan TKDN yang telah ditetapkan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem kendaraan rendah emisi serta memperkuat sektor manufaktur domestik melalui dukungan terhadap produk-produk berbasis TKDN tinggi.(*)
