KabarBaik.co, Jakarta,- Upaya memangkas antrean administrasi, menghindari kendala visa, hingga memastikan jemaah tetap terlindungi dalam situasi darurat menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mempercepat integrasi sistem digital dengan Pemerintah Arab Saudi demi menghadirkan layanan haji dan umrah yang lebih cepat, aman, dan transparan bagi jutaan jemaah Indonesia setiap tahun.
Menteri Haji dan Umrah KH Moch. Irfan Yusuf menegaskan, digitalisasi bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan langkah strategis untuk melindungi jemaah dari hulu ke hilir.
“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” ujarnya dalam forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Ministry of Foreign Affairs, Minggu (16/2).
Menurutnya, pelayanan yang lambat dan berbelit tidak lagi relevan di tengah tingginya jumlah jemaah Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh proses berjalan mulus tanpa hambatan teknis maupun administratif.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda modernisasi layanan haji Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis yang didorong Indonesia adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel serta manajemen layanan jemaah.
Selain integrasi data, Indonesia mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penggantian visa jemaah batal berangkat agar kuota tidak hangus.“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” tegas Gus Irfan.
Pemerintah juga meminta kejelasan teknis pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital agar prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jemaah.
Dengan integrasi menyeluruh ini, pemerintah berharap proses administrasi makin cepat, pengawasan makin kuat, serta respons terhadap kondisi darurat lebih sigap. Transformasi digital tersebut dinilai menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang modern, transparan, dan berorientasi penuh pada kenyamanan jemaah Indonesia. (*)
