KabarBaik.co, Bojonegoro – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan inventarisasi data dan kebutuhan data daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah kebijakan berbasis data.
Inventarisasi data tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola data sektoral agar lebih akurat, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai produsen data, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.
Pembina Data Geospasial Bappeda Bojonegoro, Sahid, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan data yang dimiliki masing-masing perangkat daerah, sekaligus memetakan kebutuhan data strategis yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurut Sahid, inventarisasi difokuskan pada jenis data yang tersedia, sumber data, frekuensi pemutakhiran, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data. “Selain memetakan data yang sudah ada, kegiatan ini juga mengidentifikasi kebutuhan data baru yang diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah,” jelas Sahid, Jumat (30/1).
Melalui inventarisasi ini, lanjut Sahid, diharapkan seluruh data daerah dapat terdokumentasi secara sistematis, dilengkapi metadata yang jelas, serta memenuhi standar data statistik dan data geospasial sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keandalan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sementara itu, Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Bidang Pelayanan E-Government Diskominfo Bojonegoro, Afrilda Rakhma Yusanty, menyampaikan bahwa kegiatan inventarisasi data juga menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antarprodusen data. Upaya ini dilakukan guna menghindari duplikasi data sekaligus meningkatkan kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan.
“Hasil inventarisasi akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan data serta penguatan peran produsen data dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah,” ujarnya. Dengan tersedianya data yang valid, terstandar, dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis bukti. (*)
