KabarBaik.co – Perbaikan jalan utama yang rusak parah di kawasan Puri Cendana, Tambun Selatan, Bekasi berujung viral. Usut punya usut ternyata menyimpan kisah panjang yang jauh lebih emosional daripada sekadar proses pengecoran biaya mandiri. Janji tinggal janji, sang bupati terpilih yang dulu berkampanye tak kunjung merealisasikan perbaikan jalan tersebut.
Di balik material cor dan alat berat yang hingga malam tadi masih mondar-mandir, ada gerakan lantang nan gigih dari muda-mudi Puri Cendana (PC) yang selama ini cukup vokal meneriakan keresahan warga untuk melakukan perubahan melalui sosial media @mudamudi.pc
Hingga malam tadi, Sabtu (29/11) pantauan di lapangan menunjukkan bahwa langkah swadaya pengecoran terakhir tahap 1 jalan utama Perumahan Puri Cendana bukan sekadar bentuk gotong royong warga, melainkan respons terhadap serangkaian janji peningkatan infrastruktur yang hingga kini tak kunjung menemukan kepastian. Di tengah menumpuknya keluhan, kelompok muda-mudi di lingkungan tersebut menjadi motor penggerak inisiatif perbaikan yang seharusnya masuk dalam prioritas pemerintah daerah kabupaten Bekasi.
“Ada 7 RW dan kurang lebih 2669 KK yang tinggal di Puri Cendana. Statusnya Puri ini sudah diserahkan ke Pemda akhir tahun lalu, jadi sekarang tanggung jawabnya Pemda,” ujar Chandra salah satu koordinator di mudamudi puri cendana saat berbincang dengan kabarbaik.co.
Kondisi Lapangan Memaksa Warga Terpaksa Bertindak Cepat
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan jalan yang cukup parah sepanjang lebih dari 1 kilometer. Lubang-lubang besar menganga di hampir sepanjang ruas jalan, akses masuk dan keluar Puri Cendana. Sementara sisa genangan akibat drainase yang tidak optimal memperparah kerusakan struktur jalan.
Warga yang sudah tinggal belasan tahun pun merasa resah dengan kondisi jalan yang rusak. Persoalan ini sudah acap kali di musyawarahkan dengan stakeholder terkait, mulai dari tingkat RT/RW, Dewan RW, Desa/Kelurahan, hingga bupati terpilih saat ini yang juga menjanjikan perbaikan jalan tersebut tak kunjung terealisasi.
Salah satu koordinator muda-mudi menyebut bahwa selama masa kampanye kepala daerah sebelumnya, wilayah itu sempat disebut sebagai bagian dari rencana prioritas peningkatan infrastruktur. Namun, setelah pemilihan usai, warga mengaku tidak pernah menerima penjelasan resmi terkait tindak lanjut rencana tersebut.
“Aksi kami ini seharusnya menjadi sentilan pihak terkait. Kami masih menunggu dan meminta realisasi perbaikan jalan menjadi kenyataan. Jalanan rusak ini bukan baru sebulan dua bulan, tapi sudah bertahun-tahun,” beber salah satu warga yang ikut terlibat penggalangan dana.
Penggalangan Dana Swadaya yang Terstruktur
Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa proses penggalangan dana dilakukan secara sistematis: pencatatan kontribusi, penyebaran informasi melalui grup internal warga, hingga laporan dana yang dipublikasikan secara terbuka dan dibuatkan banner besar. Para muda-mudi bertanggung jawab atas pengadaan material, negosiasi harga, dan penjadwalan pengerjaan.
Dalam catatan yang dibeberkan mudamudi.pc berhasil memperoleh donasi sebesar kurang lebih Rp 189 jutaan. Dana tersebut akhirnya bisa merealisasikan untuk perbaikan dengan pengecoran jalan sepanjang 100 meter dengan lebar badan jalan kurang lebih 7 meter.
“Meskipun masih jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya ada kerja nyata yang bisa dinikmati oleh warga. Ini bukan sekadar kerja bakti biasa. Ini adalah tindakan terpaksa karena kebutuhan mendesak,” ujar salah satu warga yang ikut serta melihat perbaikan sabtu malam tadi.
Warga Pertanyakan Komitmen dan Transparansi Pemerintah Lokal
Meskipun narasumber memilih tidak menyebut nama atau kubu politik tertentu, mereka menekankan perlunya transparansi mengenai alokasi anggaran infrastruktur di tingkat kabupaten Bekasi. Warga mengaku tidak pernah menerima penjelasan mengapa ruas jalan mereka tidak masuk prioritas perbaikan, padahal kerusakannya masuk kategori berat.
“Kalau memang tidak bisa diprioritaskan, jelaskan. Kalau memang ada kendala anggaran, ya dijelaskan juga. Yang membuat warga kecewa adalah ketidakjelasan selama bertahun-tahun,” ujar seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya.
Seperti diketahui, pihak developer Puri Cendana, PT. Duta Putra Mahkota memang sudah menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemda Kabupaten Bekasi September 2024. Setahun berlalu, September 2025 tak juga ada kejelasan akan perbaikan jalan utama keluar masuk Puri Cendana yang sudah rusak bertahun-tahun.
Berdasarkan serangkaian temuan dilapangan, warga sepakat bergotong royong dan urunan/donasi sukarela untuk perbaikan jalan. Dalam kasus perbaikan jalan Puri Cendana ini menyoroti adanya kesenjangan antara janji peningkatan infrastruktur dan implementasinya. Warga akhirnya mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya berada di pundak pemerintah wilayah.
Pengecoran mandiri ini bukan sekadar perbaikan jalan, melainkan pernyataan keras: bahwa masyarakat tidak lagi sekadar menunggu janji, tetapi bergerak ketika kebutuhan dasar tidak dipenuhi.
