KabarBaik.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 , di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mengangkat tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja”, forum ini dihadiri lebih dari 180 peserta, termasuk 20 bupati/wali kota, 4 wakil bupati, 3 sekretaris daerah, serta kepala DPMPTSP dan Bappeda dari 38 kabupaten/kota.
Acara dimulai dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan seluruh DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sebagai simbol penguatan sinergi pelayanan investasi dan peningkatan realisasi penanaman modal secara inklusif.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah capaian strategis forum sebelumnya. “Termasuk pembentukan 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun dan perolehan 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing pada East Java Investment Forum (EJIF) 2024,” ujarnya, Rabu (16/7).
Stabilitas keamanan sebagai fondasi iklim investasi turut disorot oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing. Ia menegaskan komitmen Polda Jatim dalam mengamankan proyek strategis, mencegah konflik sosial, serta menjaga objek vital. Investor juga diimbau untuk mematuhi prosedur perizinan demi mencegah potensi pelanggaran hukum dan tindakan premanisme.
Tiga kepala daerah turut memaparkan kondisi investasi di wilayahnya. Bupati Lamongan menyoroti kesiapan lahan seluas 6.000 hektare untuk sektor industri maritim dan pariwisata, serta pentingnya infrastruktur penunjang.
Bupati Ngawi mengunggulkan sektor logistik, ketersediaan lahan, dan upah kerja yang kompetitif, namun menekankan perlunya harmonisasi regulasi lintas instansi.
Bupati Nganjuk menyampaikan pentingnya efisiensi biaya investasi dan perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menambahkan bahwa investasi menjadi motor utama pembentukan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas regional.
Dengan dukungan infrastruktur dan pasar yang besar, daya saing Jawa Timur cukup kuat, namun ia menilai masih terdapat ruang peningkatan pada sektor tenaga kerja, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta sistem keuangan. Penguatan sektor-sektor ini dinilai krusial untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen bersama memperkuat iklim usaha yang aman juga ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, serta para bupati dan wali kota.
Mengakhiri forum, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terutama untuk proyek strategis nasional seperti industri tebu dan sapi perah yang dinilai telah siap secara ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Khofifah juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring investasi baru, percepatan pembangunan infrastruktur, efisiensi logistik, serta konsistensi dalam menjalankan komitmen bersama sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum ini menegaskan peran Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan pencipta kesejahteraan masyarakat.
