KabarBaik.co – Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar instansi terkait segera melakukan mitigasi terhadap kebocoran data pribadi, termasuk data NPWP miliknya, yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Jokowi meminta agar langkah pencegahan segera diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
Saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa mitigasi harus dilakukan secepat mungkin.
“Kemarin saya sudah sampaikan, segera dimitigasi semuanya. Tidak apa-apa, memang banyak negara mengalami hal yang sama, yang paling penting segera dimitigasi secepat-cepatnya, jangan ada kejadian lagi,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, peretas Bjorka baru-baru ini membocorkan data NPWP Presiden Jokowi, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi pejabat negara. Selain data NPWP milik presiden, Bjorka juga dilaporkan membocorkan lebih dari 6 juta data NPWP lainnya. Kejadian ini menambah panjang daftar serangan siber yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Jokowi, fenomena kebocoran data bukanlah hal baru dan bahkan terjadi di banyak negara di dunia. Namun, ia tetap menekankan pentingnya tindakan cepat dari pihak berwenang untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran data di masa mendatang.
“Ini masalah yang dialami banyak negara, bukan hanya Indonesia. Tapi, kita harus cepat dalam merespons,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kebocoran data ini. Berbagai instansi mulai dari Direktorat Jenderal Pajak hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kini dilibatkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan tindakan pencegahan diimplementasikan dengan cepat.
Di sisi lain, serangan siber yang dilakukan oleh Bjorka ini memicu kekhawatiran di kalangan pengamat mengenai kerentanan sistem data di Indonesia. Sebelumnya, Bjorka juga pernah melakukan aksi serupa dengan membocorkan data pejabat negara dan masyarakat umum, sehingga menyerukan reformasi dalam tata kelola keamanan siber.
Kebocoran data NPWP ini, menurut beberapa analis, dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik. Selain merugikan dari segi privasi, data yang bocor juga dapat digunakan untuk tindak kriminal lainnya seperti penipuan pajak atau pencurian identitas.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa seluruh upaya mitigasi yang diambil harus mampu meminimalkan dampak kebocoran dan melindungi data warga negara Indonesia.
“Kita harus jaga data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (*)
