KabarBaik.co – Sebanyak 32 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar konferensi pers mendadak pada Rabu (7/5) siang.
Bertempat di Jombang Media Center, mereka serempak membantah kabar yang beredar mengenai adanya oknum yang mengaku sebagai orang dekat Bupati Jombang Warsubi meminta proyek.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pemberitaan yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Jombang Purwanto, menjelaskan bahwa konferensi pers ini diadakan untuk meluruskan informasi yang simpang siur.
“Oleh karena itu hari ini kita respons sehingga tidak liar pemberitaan itu, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman media dan mendatangkan seluruh Kepala OPD untuk menyampaikan yang sebenarnya, karena yang tahu mereka,” tegas Purwanto di hadapan para jurnalis.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Solahudin Hadi Sucipto, menjadi orang pertama yang menyampaikan bantahannya.
“Saya mengatakan tidak ada oknum-oknum tertentu khususnya tenaga ahli dan sebagainya yang meminta jatah proyek,” ujarnya dengan nada mantap.
Senada dengan Solahudin, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang Budi Winarno, juga menyatakan tidak pernah mengalami intervensi dari pihak manapun terkait proyek.
“Kami fokus menjalankan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Jombang bisa mendapatkan manfaat dari hasil kinerjanya,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang Miftahul Ulum, turut menambahkan bahwa tidak ada tenaga ahli yang datang apalagi meminta sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Pernyataan serupa kemudian dilontarkan secara bergantian oleh seluruh kepala OPD dan Direktur BUMD lingkup Pemkab Jombang yang hadir dalam konferensi pers tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa pernyataan kolektif ini merupakan wujud keterbukaan dan ketegasan pemerintah daerah dalam menanggapi isu dugaan penyimpangan yang beredar di masyarakat.
“Kami tegaskan kembali bahwa tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun seperti yang dituduhkan terkait permintaan proyek di instansi. Semua proyek dijalankan secara terbuka dan menggunakan sistem digital yang transparan,” pungkas Agus.
Dengan pernyataan serentak ini, Pemkab Jombang berharap dapat mengakhiri spekulasi dan memberikan kepastian bahwa proses pelaksanaan proyek di lingkungan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.(*$
