KabarBaik.co – Menjelang aksi demonstrasi bertajuk “Turunkan Gubernur Khofifah” pada 3 September mendatang, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, angkat bicara. Ia menegaskan, iklim usaha dan investasi sangat bergantung pada stabilitas politik. Karena itu, semua pihak diimbau menjaga kondusivitas agar capaian ekonomi Jatim tidak terganggu.
“Investor sangat sensitif terhadap situasi politik. Jika stabilitas terganggu, dunia usaha ikut terdampak. Padahal Jatim saat ini menjadi salah satu daerah dengan pemulihan ekonomi tercepat di Indonesia,” ujar Adik, Rabu (27/8).
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur mampu menunjukkan kinerja positif di berbagai sektor. Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jatim tercatat paling rendah di Pulau Jawa, sementara komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha berlangsung intensif.
“Kami tahu persis langkah yang dilakukan Gubernur dan jajaran, karena Kadin sering diajak berdiskusi. Sejumlah rapat bersama juga fokus membahas strategi investasi untuk membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Adik menekankan, investasi merupakan faktor vital untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, Pemprov Jatim juga aktif memperkuat perdagangan antarprovinsi. Saat ini, Jawa Timur memasok kebutuhan pokok dan komoditas lain ke sekitar 18–19 provinsi di Indonesia.
Tidak hanya pasar domestik, ekspor juga terus diperluas. “Meski kondisi global menantang, Ibu Khofifah membuka pasar baru di luar negeri, tidak hanya bergantung pada pasar tradisional. Upaya ini dilakukan masif,” jelasnya.
Kadin pun terlibat dalam penyelarasan kurikulum vokasi di SMK, politeknik, dan perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan industri. “SDM harus disiapkan sesuai permintaan industri, bukan hanya untuk Jatim, tapi juga pasar nasional bahkan global,” ujar Adik.
Ia menilai klaim negatif yang melatarbelakangi rencana aksi 3 September bersifat kontraproduktif. Meski demikian, Kadin menghormati kebebasan berpendapat.
“Menyampaikan aspirasi adalah bagian dari demokrasi. Namun harus objektif, konstruktif, dan tidak mengorbankan stabilitas politik,” tegasnya.
Data menunjukkan, pada triwulan II 2025, ekonomi Jatim tumbuh 5,23 persen (yoy) dan 3,09 persen (qoq). Pertumbuhan ini tertinggi di Pulau Jawa, melampaui Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sementara itu, realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp 74,5 triliun atau 50 persen dari target tahunan Rp 147 triliun, naik 4 persen dibanding tahun lalu. Dari jumlah tersebut, PMDN mendominasi Rp 51 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp 23,6 triliun.
Realisasi investasi itu menyerap 130.870 tenaga kerja, sekaligus menempatkan Jatim sebagai penyumbang 8,1 persen investasi nasional dengan peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
“Faktor utama yang membuat investor memilih Jatim adalah stabilitas politik yang terjaga. Itulah modal penting kita. Maka mari bersama menjaga kondusivitas,” pungkas Ketua Kadin Jatim.
