KabarBaik.co- Penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji khusus tahun 2024 memasuki tahap akhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan kasus ini segera naik ke tahap penyidikan sebelum akhir Agustus 2025.
“Ini sudah mendekati penyelesaian,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/8) malam.
Pada hari yang sama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan hampir lima jam, mulai pukul 09.30 hingga 14.20 WIB. Seusai memberikan keterangan, dia memilih irit bicara.
“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024,” ucapnya singkat, tanpa membeberkan materi pemeriksaan.
Sebelumnya, KPK telah memanggil sejumlah tokoh terkait kasus ini, termasuk Ustad Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.
Sorotan publik terhadap kasus ini mencuat setelah Pansus Angket Haji DPR RI mengungkap dugaan pelanggaran pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dari Arab Saudi. Kementerian Agama kala itu membagi rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Aturan tersebut menetapkan kuota haji khusus hanya sebesar delapan persen, sementara sisanya 92 persen untuk haji reguler.
Asep berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau tidak melewati bulan Agustus, perkara ini akan ditingkatkan ke penyidikan. Jika target ini tercapai, kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 akan segera memasuki fase yang lebih serius, membuka peluang penetapan tersangka. (*)
